Kunjungan "Sosialisasi Edukasi Mata Uang Dan Inflasi Rupiah"

Sunday, November 23, 2014 Add Comment
SEMARANG, FALAH.- Senin (24/11) Kader dan Pengurus ForSHEI akan melakukan kunjungan ke kantor Bank Indonesia Wilayah V Jateng-DIY di jalan Imam Bardjo, S.H No 4 sebagai rangkaian dari program SET 1 bulan September. acara kunjungan ini akan membahas materi tentang mata uang khususnya sistem peredaran mata uang dan inflasi rupiah. lewat acara ini, diharapkan menambah pengetahuan dan memahami terkait sistem peredaran mata uang dan inflasi rupiah khususnya untuk kader ForSHEI yang baru diterima. ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bank Indonesia khususnya Kantor BI Semarang yang telah berkenan menerima permohonan kunjungan yang kami ajukan.
Asuransi Syariah Dalam Kajian Fiqh Kontemporer

Asuransi Syariah Dalam Kajian Fiqh Kontemporer

Saturday, November 01, 2014 Add Comment

ASURANSI SYARIAH DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER
Oleh:
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Pgs Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Hasil gambar untuk asuransi syariah

Secara hakiki kehidupan ini adalah milik Allah SWT, sehingga tidak seorangpun yang dapat mengetahui dan meramalkan secara sempurna apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti mati dan rezeki.  Seseorang hanya dapat mereka-reka dan memperkirakan saja.
Dalam dunia usaha, risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya dan setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha.
Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).
Berbagai Pendapat tentang Keberadaan  Asuransi 
Tidak  ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi di dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Dengan demikian, masalah asuransi  di dalam ajaran Islam termasuk bidang hukum ijtihadiyah, yakni untuk menentukan hukumnya apakah asuransi itu merupakan aktivitas yang boleh dilakukan atau haram untuk dijalankan masih diperlukan peranan akal pikiran para ulam ahli fiqh melalui ijtihad. 
Setidaknya, ada empat macam pendapat ulama tentang asuransi ini. Pendapat Pertama menyatakan bahwa asuransi termasuk segala bentuk macam dan cara operasinya hukumnya haram. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pendapat pertama ini: a) asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam, b) asuransi mengandung unsur ketidakpastian, 3) asuransi  mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam, 4) asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan, 5) asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai, 6) asuransi  obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang yang berarti  mendahului taqdir Allah. Beberapa ulama pendukungnya antara lain: Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordania) dan Muhammad Bakhit al-Muth’a (Mufti Mesir).
Pendapat Kedua menegaskan bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan. Alasannya antara lain: 1) tidak ada ketetapan nash, al-Qur’an maupun al-Hadits yang melarang asuransi, 2) terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak baik penanggung maupun teratnggung, 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari pada madharatnya, 4) asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam , 5) asuransi termasuk kategori kopeerasi (syirkah ta’awuniyah) yang diperbolehkan dalam Islam, 6) asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang tekumpul dapat diinvestasikan untuk pembangunan dan proyek-proyek yang produktif. Para pendukung pendapat ini antara lain: Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah, Universitas Syiria), Muhamammad Nejatullah Shiddiqi, Muh. Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah, Universitas Kairo) dan Abdurrahman Isa (pengarang kitab Muamalah al-Haditsah wa ahkamuha).
Pendapat Ketiga menyatakan bahwa asuransi yang diperbolehkan (mubah) adalah asuransi yang bersifat sosial, bukan yang bersifat komersial. Alasannya, asuransi yang bersifat sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh ketentuan agama (hukum) Islam.  Sedangkan dalam asuransi yang bersifat komersial terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Pendapat ketiga ini didukung antara lain oleh Muhammad Abu Zahroh (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo, Mesir). 
Pendapat Keempat menetapkan bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.
Berdasarkan empat pandangan di atas, umat islam di Indonesia yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia masih bersikap mendua dalam merespon keberadaan asuransi ini. Di satu sisi, tuntutan kebutuhan akan masa depan, asuransi merupakan kebutuhan setiap orang yang cenderung pada adanya kepastian, sehingga keberadaan program asuransi ini dianggap sangat urgen bahkan sebuah keniscayaan. Di sisi lain, keterlibatan setiap orang Islam dalam usaha asuransi belum  bisa optimal, sebab masih ragu mengenai kedudukan hukum bahkan ada yang menolak secara tegas.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan solusi dari perspektif hukum Islam. Penerapan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip akad atau perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi menjadi sebuah keniscayaan. Meskipun di dalam Islam tidak ada dasar hukum  yang secara eksplisit dapat dijadikan acuan bagi praktik asuransi, namun dalam al-Qur’an dan al-hadits terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Dan perangkat untuk menyambungkan kedua hal tersebut adalah ijtihad yang menghasilkan sebuah pemahaman yang dikenal dengan istilah fiqh.  

Implimentasi Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Perasuransian dalam Perspektif  Fiqh Kontemporer
Pada prinsipnya, Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, maisir, riba, bathil , sebab dalam realitasnya praktek-praktek tersebut akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Namun, Islam juga tidak mengabaikan arti penting kehadiran lembaga keuangan yang memang  dibutuhkan oleh masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, termasuk kegiatan usaha perasuransian. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang satu sisi masih tetap bisa memberlakukan usaha asuransi ini, di sisi lain unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dapat dihilangkan serta diganti dengan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan fiqh kontemporer. Yang dimaksud Ketentuan fiqh kontemporer di sini adalah fatwa ulama yang tertuang dalam DSN-MUI.
Menurut ketentuan Asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dijelaskan bahwa asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi Risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru’. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersiil. Sedangkan Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan  dan tolong menolong. Akad tijarah yang dimaksud adalah akad mudharabah, sedangkan akan tabarru’ adalah akad hibah. 
Kedua akad ini dimaksudkan untuk menghidari praktek gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan) dan praktek lain yang bertentangan dengan syariah. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). Secara fiqh, praktek mudharabah ini dapat dibenarkan sepanjang ada kesepakatan dari kedua belah pihak seperti hal yang dipraktekkan dalam perbankan syariah. Artinya, ketika shahibul mal mendapat tambahan harta, hal tersebut tidak dilakukan dengan cara riba. Demikian pula dengan akad mudharabah ini, tidak ada pihak yang dirugikan seperti hangusnya harta (premi) yang telah dibayarkan dan tidak adanya pihak yang teraniaya. Karena semuanya didasarkan atas kesepakatan dengan akad yang jelas, yakni mudharabah. 
Di sisi lain, dalam praktek asuransi syariah juga tidak mengandung unsur maisir (perjudian) sebagaimana dalam asuransi konvensional. Sebab, dalam asuransi syariah juga terdapat akad tabarru’ (hibah) di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah yang dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.  Jenis akad tabarru’ ini tidak dapat menjadi jenis akad tijarah. Namun, akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
Perusahaan asuransi syariah berhak memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudaharabah). Demikian pula klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Sedangkan klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas disepakati dalam akad. Praktek akad tabarru’ ini mengingatkan kita pada akad gotong royong, kerjasama di antara orang-orang pedesaan ketika mempunyai “gawe” yang bertujuan untuk meringankan beban masing-masing pihak yang sedang punya “gawe”. Akad ini lebih dikenal dengan istilah “buwoh” atau “sinoman”. Demikian pula hakikat dari praktik asuransi syariah yang lebih menitikberatkan pada aspek kerjasama dan bahu-membahu untuk meringankan beberapa pihak yang sedang kurang beruntung pada “saat’nya.