BMT Sebagai Tombak Program Keuangan Inklusif

Tuesday, November 10, 2015


 BMT SEBAGAI UJUNG TOMBAK PROGAM KEUANGAN INKLUSIF CIPTAKAN REALITAS MANFAAT
 
Tidak diragukan lagi salah satu pilar intermediasi keuangan yaitu Lembaga Keuangan  Syariah (LKS) sebagai badan usaha yang kekayaan berbentuk aset keuangan atau tagihan (claims), berlandas operasional prinsip syariah yang mewarnai kehidupan di Dunia termasuk di Indonesia. LKS mencakup dari Lembaga Bank sampai Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Beberapa LKNB yang di Yang sampai saat ini dikembangkan adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu. Sebelum munculnya lembaga  BMT, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah beroperasi sejak 1992, namun terikat dengan peraturan perbankan yang rigid, BMI belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha dari sektor riil, yang kemudian BMT didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi. Sebelum ke tahap operasional BMT harus mendapat sertifikasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) selaku Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (Noer Azizah Fitriyanti, 2013).
Di kalangan masyarakat menengah dan kecil, BMT harus menjadi lembaga keuangan mikro yang mudah untuk dijangkau serta sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (loan). Pernyataan BMT sebagai sarana mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, itu patut untuk dibenarkan. Tidak sekedar mengajak, upaya pemberdayaan usaha produktif masyarakat kecil akan lebih diperhatikan. Kemanfaatan lembaga BMT  menjadi pelopor penopang ekonomi  masyarakat harus bisa di wujud nyatakan.
Banyak harapan dan tantangan untuk BMT yang juga sebagai balai usaha terpadu memiliki kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah, yaitu dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Keberadaan BMT di tengah kehidupan masyarakat memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah (ZIS) telah di distribusikan dalam bentuk pembiayaan atau kebajikan (qardul hasan) dan itu fungsi sosial BMT yang bersifat permanen, serta BMT sebagai intuisi yang bergerak di bidang investasi (berupa modal, tabungan, dan titipan) yang bersifat produktif sebagaimana layanan bank. Jadi terdapat dua fungsi yang dapat secara langsung memberikan manfaat dan keuntungan berlandaskan Islam yang didapatkan oleh masyarakat atau anggota BMT.
Pertanyaan pentingnya adalah benarkah munculnya BMT di tengah kehidupan masyarakat Indonesia (yang lebih dulu mengenal dan menjalankan perekonomian dengan sistem riba) dapat mendapatkan respon baik dari masyarakat dalam menjalankan sistem syariah mengedepankan kepentingan umat. Hasil dari penelitian Widyaningrum (2002) menemukan bahwa pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan BMT kepada nasabahnya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan. Bukan hanya itu keberadaan BMT bukan hanya memberi dana dan menyalurkan dana saja, namun BMT menyediakan ‘modal intelektual’ melakukan pendampingan usaha  (upaya aktif agar usaha mikro nasabah BMT berdaya serta memiliki kinerja usaha yang baik).
Wujud dan Konsepsi BMT Berbadan Hukum Koperasi
BMT merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional. Kontribusi BMT sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat mengupas ketidakmampuan, menjamah lembaga keuangan memiliki potensi yang terbilang tinggi. Tak perlu diragukan lagi, pola koperasi (kekeluargaan dan gotong royong) yang konsepnya dipegang BMT memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Walaupun dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, BMT mengalami kendala dengan legalitas. Hal itu dikarenakan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai BMT. akibatnya hingga saat ini BMT menginduk kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
Dengan diterapkannya ideologi-ideologi koperasi dalam kehidupan BMT yang berkonverasi menjadi bagian dari koperasi akan semakin diminati oleh masyarakat. Koperasi yang terindikasi memiliki watak sosial, dan adanya kekuatan yang tidak terbatas yang terkumpul dalam rapat anggota. Konsep koperasi lembaga perkumpulan orang bukan modal, namun bukan berarti unsur modal dalam koperasi itu tidak penting. BMT yang berbadan hukum koperasi disebut pula dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bergerak di bidang simpan pinjam, pembiayaan, dan investasi hal itu sesuai dengan Kepmenkop No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Konsep simpan pinjam koperasi ternyata dalam menghimpun dana dana simpan-pinjam dituntut mempu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan. Implementasi koperasi simpan-pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota yang baru akan diterima namun secara bertahap. Koperasi memberikan penekanan tersendiri untuk kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kebendaaan. Keberhasilan koperasi tidak saja dilihat dari kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama melihat dari kemampuan mempromosikan ekonomi keluarga yang di asuh.
Dimulai dari pencanangan pemberdayaan masyarakat miskin, dengan menghadirkan BMT yang mengikuti jejak koperasi di banyak desa dan kota, paling tidak sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor-sektor informal lainnya berkembang lebih baik. Bahkan usaha kecil yang sudah mati dapat diaktifkan hidup lagi dengan bantuan yang lebih mudah, daya tarik BMT semakin terlihat karena menyongsong pula asas kekeluargaan dan gotongroyong. Koperasi yang kemudian mengikat masyarakat menjadi satu dalam satu kelompok yang dibimbing oleh lembaga koperasi juga dipraktekan BMT bahkan menjadi progam lembaga BMT. Yang perlu diperhatikan kegesitan koperasi dan BMT harus turus di tingkatkan dalam menangkap peluang untuk terus mengembangkan ekonomi rakyat serta memudahkan menjangkau lembaga keuangan. Kini BMT yang berbasis keanggotaan sama seperti koperasi, akan tetapi  dalam menjalankan sistem keanggotaannya beberapa kendala yang di alami, banyaknya anggota BMT akan tetapi tingkat partisipasi yang kurang. Sistem keanggotaan BMT masih belum memiliki standar pasti dan merujuk pada UU 25/1992, Koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Selain itu, upaya strategi yang diterapkan KJKS BMT adalah penetapan target dan intensifnya (funding yang dihimpun).
Melihat besarnya pengaruh BMT dan koperasi untuk merespons polemik yang di hadapi masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan bisa bernafas lega. BMT yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tampak memiliki potensi menunjang kemajuan ekonomi produksi kecil. Perkembangan BMT di wilayah pedesaan sudah mulai banyak di jumpai, terlebih lagi untuk memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat pelayanan BMT yang seharusnya bertempat di kantor namun terjun ke lapangan. Sebut saja BMT ANDA Salatiga yang menerapkan sistem ‘Jemput Bola’. Secara kuantitas memang jumlah BMT sudah mencapai lebih dari 5000 BMT (Safitri Nur Annisa, 2013). Bahkan data dari BMT Center tahun 2012-2013 jumlah anggota tetap namun disisi aset terjadi penaikan 21%. Ketertarikan masyarakat terhadap layanan BMT mengalami lonjakan terlihat dari jumlah anggota yang mencapai 2.174.342 (BMT Center).
Jika kepercayaan masyarakat terhadap BMT sudah pada tarap tinggi serta sebagai wahana financial inclusion, maka optimalisasi peran BMT harus bisa di tingkatkan. Terlebih lagi jika nantinya BMT bisa digerakkan oleh Pesantren-pesantren seluruh Indonesia, yang tentunya tingkat keberhasilan BMT akan lebih tinggi, salah satu contohnya BMT UGT Sidogiri. Mengingat untuk mensukseskan layanan inklusi pemberian edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan menjadi hal penting dalam menyiapkan kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat kecil.
Kritisi Arah Pengembangan BMT Pasca UU No. 1 Tahun 2013 (LKM)
Sorotan tertuju pada persoalan kemiskinan yang mendominasi masyarakat Indonesia memiliki kaitan dengan rendahnya pendapatan di masyarakat. Indonesia kini mulai menyorot pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, bahkan badan usaha swasta, ataupun negeri mulai menjamah usaha kecil produktif, guna mengisi celah kesulitan masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan. UMKM merupakan lembaga yang perlu diberikan dorongan dalam melayani kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sekarang mulai didorong oleh pemerintah, jika sebelumnya LKMS diatur dalam Undang-Undang No. 7 tentang perkoperasian yang dirasa kurang terkoordinir, yaitu ketidaktepatan dengan ciri khas LKMS khususnya BMT dengan koperasi pada umumnya, yaitu berlandas pada aturan syariah. namun, kenyataannya, banyak LKMS yang menjadikan hukum koperasi sebagai payung pelindung yang menerapkan sistem operasi bank dan meninggalkan prinsip koperasi yang menyebabkan munculnya pelanggaran (BMT).
Dengan munculnya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membuat LKMS khususnya BMT menjadi terbatas ruang geraknya dikarenakan undang-undang tettrsebut seperti overlapping yang justru membatasi ruang gerak BMT. Lembaga BMT dalam operasionalnya perlu untuk mendapatkan penguatan modal (permodalan), namun juga aspek legal agar lebih efektif, kondusif dalam melayani masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan dan jasa keuangan. (Fitri Yuninda : 2014,3)
Adanya undang-undang baru di dalam sektor keuangan nasional membuat banyak praktisi BMT yang merasa ruang lingkup operasi BMT dibatasi oleh undang-undang tersebut. Yang mana undang-undang itu dirasakan kurang tepat mengakomodasi kebutuhan akan hukum yang di dapatkan oleh BMT, anggapan kurang matangnya undang-undang  tersebut menjadikan kurang optimaalnya perkembangan BMT. Kerancuan hukum operasi BMT, membuat BMT semakin rentan akan penyimpangan yang mungkin tidak bisa dihindari. Lembaga Keuangan Mikro jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (LKM)  dirasa terlalu membatasi gerak dan ruang lingkup BMT dan LKMS. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 secara eksplisit disebutkan lembaga keuangan mikro (BMT dan LKMS) yang diatur dan diawasi oleh OJK. Tumpang tindihnya peraturan menjadi janggalan batu tersendiri untuk BMT dan LKMS
Poin krusial yang menjadi pusat perhatian adalah usaha BMT dibatasi pada suatu wilayah kabupaten atau kota (terdapat dalam pasal 16). Jika dalam melakukan operasional kegiatan usaha melebihi satu wilayah yang sudah ditetapkan, maka BMT harus berubah menjadi bank (pasal 27). Harusnya, keberadaan BMT, ataupun LKMS layak dihargai sebagai lembaga non-formal yang membantu masyarakat mengakses keuangan. Sungguh disayangkan munculnya undang-undang ini hanya menghambat kinerja BMT dan LKMS yang seperti dikerdilkan padahal, gerakan BMT dan LKMS untuk kepentingan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada ekonomi nasional.
Sejatinya BMT yang meluaskan jaringan jangkauan untuk melayani banyak masyarakat justru dipersulit. Bukan hanya itu, Fakta akan gagalnya bank menjadi agen perform keuangan inklusif, harusnya membuat BMT atau KJKS diberikan dorongan bukan sebaliknya yang kehadiran aturan ini mematikan BMT, LKMS, serta lembaga mikro lain. Bank yang dalam pembiayaan untuk masyarakat kecil yang dihitung hanya secara materi berbeda dengan LKMS yang bisa mengkombinasikan penilaian materi dan hubungan emosional di setiap pembiayaan yang dilakukan.
Kritisi Kebijakan Pengembangan BMT Oleh Pemerintah
Penguatan usaha mikro dan kecil merupakan upaya strategis untuk dilakukan. Mengingat ekonomi potensi terbesar dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Berdasarkan data (BPS 2014) sekitar 51,3 juta unit usaha atau 99,97. Kuantitas lebih usaha mikro kini mulai di topang oleh LKMS diantaranya BMT yang mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah. Bentuk perhatian pemerintah antara lain penyediaan landasan hukum. Akan tetapi, koordinasi yang kurang baik alih-alih hanya menambah-nambah aturan yang harus ditaati. Plin-plannya pemerintah dalam memberikan tumpukan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh BMT. Padahal, sebagai rangka optimalisasi peran BMT untuk ekonomi masyarakat, perlu ada sinergisasi dukungan pemerintah. Pemerintah melalui kejelasan regulasi mengatur pola BMT.
Kesan dukungan pemerintah terhadap BMT kini sering ditanyakan kebenarannya. Pertanyaan itu sekiranya tidak akan pernah timbul jika saja apa yang pemerintah canangkan tidak berbanding terbalik. Pemerintah yang seolah mendukung namun memberi pagar penghalang langkah BMT untuk berkembang. BMT seolah dikepung dengan berbagai undang-undang yang menyulitkan. Terlebih lagi, mulai ada kekhawatiran terhadap banyaknya BMT yang akan collepse disebabkan oleh aturan yang pemerintah buat. Selain itu, peran BMT dalam memberi jembatan bagi usaha kecil produktif tersendat dikarenakan fasilitas yang masih terbatas (fasilitas ATM dan layanan transfer serba on time) menyebabkan masyarakat enggan untuk menginvestasikan dana mereka ke BMT.
Pemerintah yang mestinya memuluskan jalan BMT, untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat kecil mengakses layanan keuangan, memiliki banyak hambatan, hambatan dari internal maupun ekstenal. Telah jelas bahwa landasan dari BMT adalah prinsip dan etika syariah, namun belakangan perkembangan BMT tidak diikuti dengan pengelolaan BMT secara profesional. Faktanya tidak sedikit dari BMT di Indonesia yang melakukan operasional jauh dari syariah dan etika Islam. Kurang tegasnya pemerintah menindak lanjuti penyimpangan operasional BMT perlu diperhatikan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT.
Terlebih lagi sampai saat ini, BMT belum mampu berfungsi secara optimal sebagai pembiayaan konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab diantaranya, manajemen BMT tidak di tangani oleh orang yang profesional, pembinaan serta pengawasan BMT lebih menekankan pada keberadaan BMT bukan pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha (corporate culture), jika poin sumber daya insani yang kurang kompenten dalam memanajemen dana BMT, dikhawatirkan jika nantinya BMT mampu menghimpun dana yang cukup besar, maka akan ada kecenderungan untuk korupsi. Pengawasan pemerintah yang tegas menjadi solusi agar regulasi berjalan dengan semestinya. Peran pemerintah perlu ditingkatkan lagi untuk menjadikan BMT sebagai layanan keuangan yang merakyat.
Dian Isti Fambudi (Staff Media dan Jurnalistik 2015)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »