Pendapatan nasional dapat
diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada
periode tertentu (biasanya satu tahun) atau dapat diartikan pula bahwa
pendapatan nasional adalah jumlah penghasilan yang diterima pemilik faktor-faktor
produksi sebagai balas jasa atas sumbangannya dalam proses produksi dalam kurun
waktu satu tahun (periode tertentu).
Perhitungan pendapatan
nasional dapat memberikan perkiraan seluruh produk yang dihasilkan di dalam
negeri (GDP) secara teratur yang merupakan ukuran dasar dari performansi
perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa serta memberikan pemahaman
terhadap kerangka kerja hubungan antara variabel makroekonomi yaitu output,
pendapatan, dan pengeluaran.
Terdapat tida element penting
dalam konsep ini antara lain produk domestik bruto (gross domestic product/ GDP),
produk nasional bruto (gross nasional product/ GNP) dan product nasional netto
(net national product/ NNP).
GDP merupakan jumlah seluruh barang
dan jasa yang dihasilkan suatu negara ditambah barang dan jasa perusahaan asing
yang berprestasi di negara tersebut, tidak termasuk hasil barang dan jasa warga
negara tersebut yang berkerja di luar negeri. Sedangkan GNP adalah jumlah
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara ditambah hasil barang
dan jasa atau pendapatan warga negara tersebut yang berkerja di luar negeri
selama satu tahun. GNP Tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan asing yang beroperasi negara tersebut. Dengan konsep GNP tersebut
ada perhitungan yang akan menimbulkan ”pembayaran dari luar negeri”. Timbulnya
pembayaran dari dalam dan luar negeri akan menimbulkan pendapatan netto luar
negeri (PNLN) yang merupakan selisih antara pembayaran dari dalam negeri dengan
pembayaran ke dalam negeri. Jika diperbandingkan antara GDP dan GNP maka
terdapat kondisi yang mungkin terjadi pada suatu negara:
Ø GDP > GNP, berarti
penghasilan penduduk suatu negara yang berkerja di luar negeri akan lebih
sedikit bila dibandingkan dengan penghasilan orang asing di negara itu dan
menunjukkan perekonomian negara belum maju, karena pembayaran ke luar negeri
lebih besar bila dibanding dengan pendapatan dari luar negeri yang berarti pula
bahwa investasi negara asing lebih besar dibanding investasi negara tersebut di
luar negeri.
Ø GDP < GNP, berarti
penghasilan penduduk suatu negara yang berkerja di luar negeri akan lebih besar
bila dibandingkan dengan penghasilan orang asing di negara tersebut dan
menunjukkan bahwa perekonomian negara relatif maju, karena pembayaran ke luar
negeri lebih kecil dibanding pendapatan dari luar negeri serta menunjukan
investasi negera tersebut di luar negeri lebih besar.
Ø GDP = GNP, berarti
penghasilan akan sama besar antara penduduk yang berkerja di dalam dan di luar
negeri.
Adapun produk nasional netto
(NNP) adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun
dikurangi penyusutan atau depresiasi dan penggantian modal (replacement).
NNP dapat dirumuskan dengan persamaaan
sebagai berikut :
NNP = GNP
– (penyusutan + replacement)
Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional yang
merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung
dengan tiga pendekatan: (1) Pendekatan produksi (production approach), (2)
Pendekatan pendapatan (income approach), (3) Pendekatan pengeluaran (expenditure
approach).
a. Pendapatan nasional
dengan pendekatan produksi (production approach).
Perhitungan pendapatan
nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah
bruto (gross value added), dari semua sektor produksi. Penggunaan konsep
ini dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda (double
accounting). Adapun nilai tambah adalah selisih harga jual produk dengan
biaya produksi.
Perhitungan pendapatan dengan
pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada,
sektor industri tersebut diklasifikasikan menjadi 11 sektor atas dasar
Internasional Standard Industrial Clasification. Kemudian, dalam
perkembangannnya perhitungan dengan pendekatan metode ini di Indonesia
dilakukan dengan menggunakan 9 sektor yang meliputi sektor produksi (1)
pertanian, perternakan dan kehutanan (2) pertambangan dan penggalian, (3)
industri pengolahan (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) bangunan, (6)
perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan,
perseawan dan jasa perusahaan lain, Dan (9) jasa-jasa.
Metode produksi dapat dilihat dengan persamaan
sebagai berikut :
Y = ∑ NTb1-9 atau Y
= NTb1 + NTb2 + NTb3
............................+NTb9
Keterangan Y = Pendapatan nasional
NTb =
Nilai Tambah
b. Pendapatan nasional
dengan pendekatan pengeluaran (income approach).
Metode ini dilakukan dengan
cara menjumlahkan semua pengeluaran oleh masyarakat maupun pemerintah, atau
dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi. Pendekatan
ini sering disampaikan dengan persamaan sebagai berikut :
Y = C +
I + G + (X-M)
Keterangan
Y :
pendapatan nasional
C (consumption) : pengeluaran masyarakat berupa konsumsi
I (investment) : investasi
G (government) : pengeluaran pemerintah
X-M (export-import) : ekspor netto diambil dari selisih ekspor dan impor (X= ekspor
dan M= impor)
c. Pendapatan nasional
dengan pendekatan pendapatan (expenditure approach)
Pengertian pendapatan nasional
dengan metode pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh
masyarakat sebagai balas jasa atas penyerahan faktor-faktor produksi yang
dimiliki selama tahun yang dinilai dengan satuan nilai uang.
Dengan demikian penghitungan
ini merupakan penjumlahan dari sewa tanah, gaji upah, bunga modal atau bagi
hasil investasi dan laba pengusaha. Secara matematis dirumuskan dengan
persamaan sebagai berikut :
Y = W + I + R + P
Keterengan
:
Y = pendapatan
nasional
W
(wages) = upah
I
(interest/ invesment) = bunga (konvensional) atau bagi hasil (syariah)
R
(Rent) = sewa
P
(profit) =
laba pengusaha
Penghitungan
pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dalam perspektif konvensional
dengan perspektif syariah terjadi perbedaan yang begitu signifikan. Dalam
perspektif konvensional, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan
pendapatan menggunakan bunga (interest/ I) dalam penghitungan matematisnya,
sedangkan pendapatan nasional dengan metode pendapatan dalam perspektif islam
menggunakan bagi hasil yang diperoleh dari investasi (invesment/ I), karena
bunga adalah riba dan dihukumi haram oleh syariat islam.
Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Islam
Pendekatan ekonomi
konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran
kesejahteraan ekonomi (measure of economic welfare) pada suatu negara.
Saat GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik
posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP
per kapita). Akan tetapi, bagi sejumlah ekonom (ekonom muslim) konsep tersebut
ditolak. Mereka mengatakan bahwa GNP per kapita merupakan ukuran kesejahteraan
yang tidak sempurna. Jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang
mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, maka hal itu bukan
menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Seharusnya ukuran
kesejahteraan ekonomi dalam konsep GDP atau GNP riil harus mampu menggambarkan
kesejahteraan pada suatu negara secara riil. Konsep GDP atau GNP riil dalam
ekonomi konvensional tidak mampu menjawab hal tersebut.
Beberapa analisis penerapan
konsep GDP riil/ per kapita secara Islami sebagai indikator kesejahteraan suatu
negara dan selayaknya dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:
Umunya hanya produk yang masuk
pasar yang dihitung dalam GNP tidak mencerminkan kondisi riil pendapatan per
kapita dan kesejahteraan masyarakat. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi
sendiri, tidak tercakup dalam GNP. Dalam konsep tersebut seharusnya mampu
menggambarkan dan mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita secara riil.
GNP juga tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di
pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan
tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Di samping itu, seharusnya konsep
pendapatan nasional harus lebih memberi tekanan/ bobot terhadap produksi bahan
kebutuhan pokok. Selama ini konsep pendapatan nasional memberi nilai yang sama
antara bahan kebutuhan pokok dengan komoditas tersier lain jika nilai
nominalnya sama.
a. Pendapatan nasional
harus mampu mengukur produksi di sektor pedesaan dan sektor riil. Tingkat
produksi komoditas dalam subsistem pedesaan dan sektor riil begitu penting karena
menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengentaskan kemiskinan oleh
pemerintah. Data tersebut dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam
mengambil keputusan yang menyangkut ekonomi riil dan ekonomi masyarakat
pedesaan.
b. Pendapatan nasional
harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islami. Pendapatan per kapita yang
yang ada selama ini tidak menyediakan data yang cukup untuk mengukur
kesejahteraan yang sesungguhnya. Oleh karena itu sungguh menarik tentang apa
yang telah dinyatakan dalam konsep measures for economic welfare oleh
akademisi barat yang menyatakan bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan
ujung dari seleruh kegiatan ekonomi yang sebenarnya bergantung pada tingkat
konsumsinya. Karena sesungguhnya konsep ini memberikan petunjuk-petunujuk
berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami.
c. Konsep tersebut menggunakan
6 kategori yang lebih kompleks dalam pendekatannya, antara lain; (1) belanja
untuk keperluan publik (public expenditure), (2) belanja rumah tangga (durable
goods consumption), (3) memperkirkan kesejahteraan sebagai akibat
urbanisasi, polusi, dan kemacetan (loss of welfare due to pollution,
urbanization and congestion) (4) memperkirakan nilai jenis barang-barang
tahan lama yang dikonsumsi selama satu tahun (value of durable actually
consumed during the year), (5) memperkirakan nilai pekerjaan yang dilakukan
sendiri, yang tidak melalui transaksi pasar (value of non-market services),
dan (6) memperkirakan dari nilai rekreasi (value of leisure).
Selanjutnya, keenam kategori
tersebut diimplementasikan dalam persamaan matematis sebagai berikut:
MEW = public expenditure –
durable goods consumption – loss of welfare due to pollution, urbanization and
congestion + value of durable actually consumed during the year + value of
non-market services + value of leisure.
d. Pendapatan nasional
sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai
santunan antar saudara dan sedekah. Di negara muslim, jumlah dan kisaran dari
kegiatan dan transaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal
kebajikan memiliki peranan penting. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari
kegiatan ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bahkan produktif dalam
masyarakat melalui zakat, infak dan shadaqah.
Di samping aspek material
tersebut, secara singkat, satu elemen fundamental yang membedakan sistem ekonomi
islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah
merupakan kesejahteraan yang hakiki, dimana komponen rohaniah/ spiritual dan
material hadir secara seimbang dan saling melengkapi. Dan pada intinya, ekonomi
islam mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan
sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam. Maka dari itu, selain
memasukkan unsur falah, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga
harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan
sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
