Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax merupakan pungutan yang dikenakan
atas nilai tambah dari transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh produsen
dengan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai, subjek dari PPN adalah individu atau badan yang telah
menjadi Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Sedangkan objeknya adalah sebagai
berikut :
·
Penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
·
Impor Barang Kena Pajak
·
Penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
·
Pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
·
Pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
·
Ekspor Barang Kena
Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
·
Ekspor Jasa Kena Pajak
oleh Pengusaha Kena Pajak
Adapun jenis barang dan yang tidak
dikenai PPN, yaitu :
·
Barang hasil
pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
·
Barang kebutuhan pokok
yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
·
Makanan dan minuman
yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
·
Uang, emas batangan,
dan surat berharga
Jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa,
yaitu:
1. Pelayanan
kesehatan medis
2. Pelayanan
sosial
3. Pengiriman
surat dengan perangko
4. Keuangan
5. Asuransi
6. Keagamaan
7. Pendidikan
8. Kesenian
dan hiburan
9. Penyiaran
yang tidak bersifat iklan
10. Angkutan
umum daratan dan perairan serta angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Tenaga
kerja
12. Perhotelan
13. Yang
disediakan oleh pemerintah dalam rangka penjalankan pemerintahan secara umum
14. Penyediaan
tempat parker
15. Telepon
umm dengan uang logam
16. Pengiriman
uang dengan wesel pos
17. Boga
atau katering
Pajak
Penghasilan(PPh)
Pajak Penghasilan atau PPh adalah
pungutan yang diambil dari individu atau badan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
disebutkan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi,
badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dibedakan menjadi dua
yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Objek dari PPh
adalah sebagai berikut :
1. Imbalan
yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti gaji, upah, tunjangan, atau
imbalan lainnya
2. Hadiah
dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba
usaha
4. Keuntungan
karena penjualan atau pengalihan harta
5. Premi
asuransi
6. Selisih
lebih karena penilaian kembali aktiva
7. Keuntungan
selisih kurs mata uang asing
8. Keuntungan
karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan pemerintah
9. Penerimaan
pembayaran berkala
10. Sewa
dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta
11. Royalti
atas penggunaan hak
12. Dividen
13. Bunga
termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
14. Penerimaan
kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebabagi biaya dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak
15. Iuran
yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Penghasilan
dari usaha berbasis syariah
17. Surplus
Bank Indonesia
18. Imbalan
bunga
19. Tambahan
kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
Jenis penghasilan yang dikenai PPh
dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. PPh
bersifat final, yaitu pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak
ketika menerima penghasilan. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh final adalah
penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, hadiah undian,
transaksi penjualan saham di bursa efek, dan penghasilan tertentu lainnya
b. PPh
non final, merupakan pajak yang dibebankan atas sutu penghasilan dan
perhitungan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tariff umu dalam
pelaporan SPT tahunan. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh non final adalah :
·
Penghasilan Wajib Pajak
melakukan usaha dengan omset yang lebih dari Rp.4,8 Miliar/tahun
·
Penghasilan yang
diperoleh Wajib Pajak dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas
·
Penghasilan yang
diterima Wajib Pajak berasal dari luar negeri
·
Penghasilan yang
dikenakan pajak PPh pada pasal 21 dan 23, kecuali honorarium dari APBN/APBD dan
pesangon/JHT/THT yang dibayarkan sekaligus
·
Transaksi yang dikenakan
PPh Pasal 22 kecuali BBM, BBG dan pelumas dari produsen kepada penyalur atau
agen.
Sumber gambar: flazztax.com
Penulis: Tim forshei materi
