ForSHEI Juarai Lomba Olimpiade Ekonomi Islam dan Runner Up Paper Terbaik TEMILREG 2016

Wednesday, February 24, 2016 1 Comment




ForSHEI Juarai Lomba Olimpiade Ekonomi Islam dan Runner Up Paper Terbaik TEMILREG 2016


Semarang – Tim Mahasiswa ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) UIN Walisongo Semarang untuk ke-dua kalinya meraih juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam dan juara 2 Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam pada event Temu Ilmiah FOSSEI Regional Jawa Tengah 2016 di STIE Muhammadiyah Pekalongan pada Jumat-Sabtu (19-21/2/16)
Tim ForSEI UIN Walisongo yang meraih juara satu Olimpiade Ekonomi Islam yaitu M. Labib Fahmi Arif, Millaturrofi’ah dan Dzuriyatun Nafi’ah. Tim ForSHEI yang meraih juara 2 pada cabang lomba LKTEI adalah Lailatus Sholiha dan Ismi Ulil Chasanah. Mereka bersaing dalam event Temu Ilmiah FoSSEI Regional Jawa Tengah 2015 dengan tema “Pengelolaan Sektor Pertanian dan Sektpr Kelautan dalam Prespektif Ekonomi Islam”.
Kegiatan Temilreg yang merupakan event tahunan dari Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) ini selain bertujuan menjadi ajang kompetisi dan aktualisasi mahasiswa yang tergabung dalam FoSSEI, juga bertujuan untuk menjalin ukhuwah antar kelompok studi ekonomi islam yang yang tergabung dalam FOSSEI di Jawa Tengah.
Dalam lomba ada beberapa rangkaian acara dalam event Temilreg 2016, diantaranya Seminar Nasional, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Video Ekonomi Islam dan Lomba Olimpiade Ekonomi Islam.
“harapanya ke depan, tradisi juara ini dapat dipertahankan dan bdapat menjadi lebih baik menjuarai cabang lomba lainya juga” ujar Ahmad Toyyib (MPF ForSHEI)

ForSHEI Juarai Lomba Olimpiade Ekonomi Islam se-Jawa Tengah

Wednesday, February 24, 2016 Add Comment

Lagi-Lagi ForSHEI Juarai Lomba Olimpiade Ekonomi Islam 


Semarang – Tim Mahasiswa ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) UIN Walisongo Semarang untuk ke-dua kalinya meraih juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam menyisihkan 33 tim dari berbagai universitas di Jawa Tengah yang lolos seleksi. Olimpiade digelar di STIE Muhammadiyah Pekalongan pada Jumat-Minggu (19-21/2).
Tim ForSEI UIN Walisongo yang meraih juara satu yaitu M. Labib Fahmi Arif, Millaturrofi’ah dan Dzuriyatun Nafi’ah. mereka bersaing dalam event Temu Ilmiah FoSSEI Regional Jawa Tengah 2015 dengan tema “Pengelolaan Sektor Pertanian dan Sektpr Kelautan dalam Prespektif Ekonomi Islam” .
Temu Ilmiah FoSSEI Regional (Temilreg) Jawa Tengah 2015 dilaksanakan di STIE Muhammadiyah Pekalongan yang diikuti oleh 15 Universitas se-Jawa Tengah. Juara 2 disusul oleh Universitas Jenderal Soedirman dan Politeknik Negeri Semarang (Polines) pada urutan ke tiga.
Kegiatan Temilreg yang merupakan event tahunan dari Forum Silaaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) selain bertujuan menjadi ajang kompetisi dan aktualisasi mahasiswa yang tergabung dalam FoSSEI, juga bertujuan untuk memberikan edukasi ekonomi Islam yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya mahasiswa.
Dalam lomba ada beberapa rangkaian acara dalam event Temilreg 2016, diantaranya Seminar Nasional, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Video Ekonomi Islam dan Lomba Olimpiade Ekonomi Islam.
“Setelah melalui tahap penyisihan dengan 33 tim dari berbagai perguruan tinggi, tim olimpiade ForSHEI UIN Walisongo berhasil lolos ke babak semifinal dengan nilai terbesar. Sistem yang dilombakan pada saat semifinal adalah Lomba Cerdas Cermat, kemudian tiga besar tim olimpiade masuk babak final dengan dihadapkan dengan soal studi kasus ekonomi Islam” Jelas Milla

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Kemandirian Ekonomi Desa

Tuesday, February 09, 2016 Add Comment


Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Kemandirian Ekonomi Desa
Vicky Iffah | ForSHEI’14 | Ekonomi Islam
Proses pembangunan desa sekarang ini menjadi prioritas pemerintah untuk memajukan negara indonesia. Perlu disadari bahwa pembangunan desa adalah perubahan masyarakat melalui model transformasi lama menuju transformasi baru. Agar pembangunan desa dapat terarah sesuai tujuan yang dicita-citakan, maka perlunya proses pembangunan yang dimulai dari potensi manusia, alam dan teknologi serta segala aspek kehidupan yang ada di pedesaan.
Pembangunan desa harus diikuti dengan dukungan dan partisipasi masyarakat guna terciptanya pemberdayaan desa yang efektif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Harapan pemerintah yakni setiap desa mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menjadikan desa tersebut sebagai desa mandiri. Untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat pada daerah masing-masing, pemerintah akan mendistribusikan dana sekitar 1,4 milyar per tahun pada setiap desa. Dengan dana dari pemerintah maka sarana prasarana di pedasaan akan terpenuhi. Disini, peran lembaga keuangan mikro syariah diperlukan untuk mendayagunakan dana agar tepat sasaran, tepat guna dan waktu.
Mengapa harus lembaga keuangan mikro syariah ? karena dirasa bahwa lembaga ini sangat penting dalam membantu pengusaha kecil atau mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan dalam layanan permodalan yang sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menghindari peminjaman kepada lintah darat yang masih sering dijumpai di pedesaan. Adapun contoh dari lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah, BMT (baitul maal wa tamwil) dan BPRS.
Lembaga keuangan mikro yang bersistem syariah ini diharapkan mampu menjembatani masyarakat desa dengan baik dan memberikan kesadaran terhadap manfaat dan pentingnya pengelolaan dana secara jelas tanpa adanya bunga dan mengenalkan masyarakat dengan sistem yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian peran lembaga keuangan mikro syariah untuk kemandirian ekonomi desa sangat membantu dalam pengambilan keputusan masyarakat untuk mengelola dana serta memberikan pemahaman tehadap masyarakat desa mengenai manfaat sebenarnya yaitu masyarakat desa dapat berwirausaha dengan mudah dan sesuai dengan syariah.

Pondok Pesantren untuk Indonesia

Pondok Pesantren untuk Indonesia

Monday, February 01, 2016 Add Comment


Pondok Pesantren untuk Indonesia
Oleh : Nuzulul Muhammad Nur | ForSHEI’15 | S1 Perbankan Syariah

Upaya Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sangat besar, salah satunya di sektor Pariwisata dan Pondok Pesantren. Dewasa ini Pariwisata Indonesia sedang menggarap wisata yang berbasis syariah, karena melihat peluangnya yang besar ini Negara merah putih semakin bersemangat untuk mengoptimalisasi di sektor wisata. Menghadapi pasar bebas di Asia Tenggara tidak mudah bagi bangsa Indonesia, meski Indnesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), tidak menjadi kemungkinan bagi Negara lain untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia itu sendiri.

Peluang Wisata
Wisata Syariah merupakan kegiatan wisata pada umumnya seperti wisata alam, wisata budaya, wisata belanja atau wisata kulikuner, tetapi wisata-wisata itu dibingkai dalam nilai-nilai Islami. Wisata Syariah bukanlah hal baru di dunia Pariwisata, tidak heran jika banyak Negara-Negara yang ingin menerapkan Wisata Syariah di Negaranya, karena melihat sekarang ini pemeluk Islam semakin meluas atau meningkat. Hal ini serupa dengan hasil penelitian dari Lembaga Survei Pew Recearch Center Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Islam berkembang dua kali lebih cepat ketimbang pertumbuhan populasi global. Muslim akan berkembang dari 23 persen tahun 2012 yaitu 1,6 Milyar orang menjadi 30 persen di tahun 2050 menjadi 2,8 Milyar. Pertumbuhan Islam bahkan diprediksi akan melampaui agama-agama lain dalam sektor pemeluk agama.
Hal itu menjadi peluang besar untuk menerapkan Wisata Syariah, jika dilihat dari jumlah wisatawan muslim, Organization Islamic Conference (OIC) menyebutkan bahwa pasar wisatawan muslim secara global menghabiskan biaya perjalanan wisata sebesar 137 Milyar Dolar AS pada tahun 2012 dan tidak termasuk haji dan umrah. Biaya perjalan para wisatawan muslim juga diperkirakan tumbuh menjadi 181 Milyar Dolar AS pada tahun 2018.
Dengan melihat peluang yang besar itu, Negara-Negara di dunia mulai mengembangkan Pariwisata Syariah misalnya Malaysia, Singapura, Indonesia, Korea Selatan dan Thailand.
Di negeri Gajah Putih(Thailand) selama tiga tahun terakhir melalui kementrian Pariwisata, pemerintah Thailand siap menyambut wisatawan muslim yang memiliki kebutuhan khusus saat berkunjung ke Negaranya, kehalalan sesuatu makanan dan kenyamanan dalam dalam beribadah menjadi prioritas mereka saat berada di Negara yang baru dikunjungia. Indra Nugraha selaku menejer Pariwisata di Thailand, memberikan fasilitas kepada wisatawan muslim yang ingin berkunjung di negeri Gajah Putih dengan mengeluarkan sertifikasi halal dan juga sudah ada aplikasi di smartphone yang bernama Thailand muslim friendly destination, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengakses dimana restoran dan masjid terdekat.
Tiga titik yang menjadi pusat perhatian pemerintah Thailand adalah usaha di bidang kuliner dan hotel halal serja tujuan wisata yang lebih diarahkan ke masjid-masjid yang ada disana.
Indonesia
Indonesia memiliki banyak SDM yang banyak dan masyarakat bermayoritas Islam, serta di karuniai SDA yang indah, potensi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengoptimalisasi destinasi Wisata Syariah di dunia. Namun pengembangan di sektor Wisata Syariah ini akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus khazanah budaya bagi Indonesia sendiri sehingga dikenal di manca Negara, utamanya dikalangan dunia Islam.
Dewasa ini, konsep Pariwisata yang berkonsepkan menjadi sebuah paket wisata berbasis syariah. Negara-Negara Timur Tengah yang sudah sejak dulu mengawalinya secara profesional, contohnya di Mesir, Uni Emiret Arab (UEA) yang mengemas paket wisata mereka yang berbasis syariah. Wisata Syariah yang di bingkai dengan nilai-nilai Islami dari bentuk pelayanan hotel, area destinasi hingga makanan yang disajikan sehingga para wisatawan memandang perjalanan yang dilakukan adalah penuh dengan manfaat.
Indonesia mematok target kunjungan wisatawan mancaNegara (wisman) sebanyak 9 Juta orang. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan sembilan juta wisman sebagai target optimistis dan target pesisnya 8,5 juta wisman. Pencapaian ini dinilai wajar, mengingat ditahun 2012 sektor pariwisawa tumbuh dengan cukup baik dan singnifikan, sepanjang tahun 2012 januari-oktober sumbangan devisa Pariwisata mencapai 9,07 Milyar Dolar AS atau naik 6,03 persen dibandingkan tahun 2011. Kontribusi Pariwisata wisman sudah mencapai 6,58 Juta orang atau naik 5 persen dibandingkan kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal yang menarik kini tengah dikembangkan serta gencar dipromosikan Indonesia sebagai destinasi Wisata Syariah di dunia. Wisata yang mengedepankan pelayanan berdasarkan nilai-nilai syariah Islam diperkirakan akan menjadi daya tarik tersendiri, utamanya bagi para wisatawan muslim di seluruh dunia yang jumlahnya terus bertambah.
Dengan konsep Wisata Syariah, maka banyak hal yang bisa dikembangkan sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan baru serta menghasilkan tambahan devisa bagi Negara.
Konsep Pariwisata Syariah bisa berkembang dengan dukungan dari pemerintah daerah yang memiliki budaya dan tempat yang mendukung, kementrian Pariwisata dan Ekonomi kreatif memastikan ada 13 Provinsi yang sudah siap sebagai destinasi Wisata Syariah yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali. Wisata Syariah bertujuan untuk lebih memberikan ketenangan kepada wisata muslim maupun non muslim, karena lebih aman dan nyaman terutama bagi yang membawa keluarga.
Ditolak Warga
            Tetapi tidak semua warga Indonesia mendukung dengan adanya Wisata Syariah, konsep lokasi harus disiapan Pariwisata dan Eknomi Kreatif, akan lebih cocoknya jka disesuaikan dengan tempat dan kondisi yang berbasis syariah. Misalnya di Bali, sejak awal Bali telah menerapkan konsep Pariwisata budaya adat istiadat yang dilandasi agama Hindu yang berupa seni budaya dan adat yang lestari menjadi daya tarik yang unik. Sehingga kurang sesuai jika diterapkan di Bali, salah satunya karena di Bali mayoritas beragama Hindu.
Warga Bali yang tidak mendukung adanya Wisata Syariah protes terhadap pihak yang akan membangun Wisata Syariah di Bali. Warga Bali dan Lembaga yang mengurusi Wisata Syariah di Bali menggelar Musyawarah, akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yaitu bahwa tidak akan ada Wisata Syariah di Bali. Sebagai bentuk penghormatan tempat, maka dibentuklah Piagam Pantular dan warga Bali menyarankan sebaiknya Wisata Syariah ini dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki tradisi kental dengan Islam.
Banyak daerah di Indonesia yang memiliki tradisi kental dengan agama Islam, salah satunya di daerah yang memiliki Pondok Pesantren (ponpes), ponpes bisa menjadi hal yang menarik jika di kembangkan atau di revitalisasi dengan Wisata Syariah, karena ponses memiliki tradisi Islam yang kuat dan lokasi yang strategis.
Banyak Potensi
Menurut Bank Indonesia (BI), ponpes merupakan kunci kesuksesan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena memiliki jaringan yang luas dan lokasi yang strategis. BI juga mencatat. Industri Pariwisata Syariah sudah tergolong maju di Negara-Negara yang dikenal sebagai pengembangan sektor jasa Pariwisata yang besar dan mayoritas penduduknya muslim seperti Turki dan Malaysia.
Pariwisata Syariah sebagai industri jasa berbasis ekonomi syariah memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama bagi wisatawan yang minat untuk berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi dan keuangan syariah serta menggerakkan kinerja perekonomian nasional.
Pengembangan ponses ini harus didukung oleh daerah-daerah yang akan dikembangkan Wisata Syariah dan juga harus ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat.
Tanggal 1 januari 2016 sudah mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Indonesia yang juga Negara Asean akan bersaing keras dengan Negara Asean lainya. Salah satu usaha Indonesia menghadapi MEA adalah, mengembangkan sektor Pariwisata, karena sangat besar pengaruhnya bagi devisa Negara.
Dewasa ini Indonesia sudah ramai memulai mengonsepkan Wisata Syariah, penyongsong agar MEA bisa dikendalikan, jika Indonesia bisa memanfaatkan MEA yakni dengan meningkatkan kualitas Ekspor, dan memperkecil peluang Impor, akan menjadi hal yang sangat baik, jika tidak begitu Perekonomian Indonesia akan menjadi tidak stabil, karena banyaknya impor yang akan masuk ke Indonesia dan kalahnya kualitas produk-produk Indonesia.
Kemandirian
Dari sektor Pariwisata mulai mengemban Pondok Pesantren sebagai destinasi Wisata Syariah di dunia. Banyak ponpes yang kerap dikunjungi para wisatawan salah satunya sebagai sarana belajar ketika bulan ramadhan.
Dalam menghadapi MEA Ponses harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam progam. Salah satunya yang penting adalah progam yang berorientasi pada penguatan kemandirian Pesantren yakni dengan kewirausahaan. Kementrian Agama (Kemenag) mengatakan melalui progam kewirausahaan, para santri akan memiliki ketrampilan dan kemandirian sehingga mampu mengembangkan berbagai usaha kemandirian ekonomi misalnya agrobisnis dan argoindustri.
Selain progam kewirausahaan para santri juga harus menguasai ketrampilan hidup sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bersaing. Kemenag saat ini sedang melakukan pemerataan ponpes diseluruh Indonesia  untuk menciptakan pemerataan kesempatan.  Pemerataan ini dilakukan untuk menggali potensi yang dimiliki tiap Pesantren. Tidak semua Pesantren siap menghadapi MEA, Pesantren yang siap yaitu Pesantren yang memiliki kurikulum mengajarkan keterampilan hidup seperti ilmu ekonomi, pertanian, kewirausahaan dan bahasa asing selain mengajarkan ilmu syariah. Pesantran yang belum mengajarkan keterampilan dan bahasa asing akan sulit menghadapi MEA. Karena inti dari MEA adalah kemandirian dan tidak boleh bergantung pada siapapun. Jika seorang santi tidak menguasai bahasa asing maka dia akan ditindis oleh tenega kerja asing, misalnya tenaga kerja malaysia dan Negara lainya yang mampu berbahasa asing secara lancar. Pada akhirnya santri itu akan menjadi asing di negerinya sendiri. Agar siap menghadapi MEA maka Pesantren harus meningkatkan pengajaran ilmu pengetahuan umum terutama dasar-dasar ilmu ekonomi dan teknologi informasi. karena Indonesia akan menjadi bagian pasar bebas Asean yang semuanya berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan teknologi informasi. Akan dimasuki secara liberal oleh produk-produk berteknologi tinggi.
Tak hanya Pesantren, menurut pengamat ekonomi Islam, Gunawan menyarankan Pesantren dan sekolah umum mulai dibekali muridnya dengan ilmu ekonomi keuangan dan teknologi informasi disemua jurusan baik IPA dan IPS. Kemandirian adalah kunci sukses dari adanya MEA, para pihak tertinggi seperti Pariwisata dan ekonomi kreatif, kemenang, dan pihak-pihak lainya akan berusa menguatkan ekonomi Indonesia. Yang salah satunya dengan konsep Wisata Syariah dan para santri Pesantren serta masyarakat yang akan dibekali Ilmu-ilmu ekonomi, teknologi, bahasa asing, semua itu adalah salah satu usaha menghadapi berlakunya MEA di Indonesia.