DIKSI (Dialog Edukasi Bank Indonesia) 2020

Semarang, 19/02/2020 – Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) melaksanakan kegiatan DIKSI (Dialog Edukasi Bank Indonesia) 2010 yang bertempat di MAN 1 Semarang.  Acara mengusung tema “Peran Bank Indonesia dalam Membangun Optimisme Milenial di Era Cashless Society” yang diikuti oleh 143 siswa dan siswi MAN 1 Semarang. Diksi merupakan kegiatan dialog edukasi oleh forshei yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada kaum milenial tentang era cashless society yang sudah marak digunakan.

Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dipandu oleh MC (Master of Ceremony) yaitu Saudara Sulton Ulumuddin dan Saudara Nur Kholifatur Rizqiyah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-qur’an oleh Saudara Ulfi Zulfikar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh ketua umum forshei Saudara Nur Ma’arif kemudian dilanjut sambutan dari Kepala Sekolah MAN 1 Semarang yaitu Bapak Drs. H. Kasmawi, M.Ag. yang menghimbau agar siswa dan siswi aktif dalam menyampaikan pendapatnya serta berharap agar kerjasama ini menjadi bermanfaat. Sambutan ketiga oleh Bapak Ighnadius Adhi Nugroho selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan pembukaan resmi acara dengan menggunakan angklung.

Selanjutnya pemberian materi oleh Bank Indonesia dengan pemateri Ibu Anggi Andeta yang menyampaikan tentang cashless society, salah satunya adalah penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) yaitu QR code yang ditetapkan Bank Indonesia untuk memfasilitasi sistem pembayaran di Indonesia. Materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Eko Aribowo selaku perwakilan dari Rumah Kreatif BUMN Semarang dengan tema “Peluang dan Tantangan Generasi Milenial dalam Menyikapi Cashless Society” yang membahas tentang bagaimana kaum milenial menyikapi adanya cashless society ini. 

Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Disini siswa dan siswi diberi kesempatan untuk bertanya. Adapun Saudara Mahendra siswa kelas X IPA menanyakan tentang kemungkinan tidak akan digunakannya lagi uang di masa depan karena adanya perkembangan teknologi salah satunya sistem QRIS ini. Bank Indonesia sendiri tidak hanya bertugas mencetak dan mengedarkan uang tetapi juga menghancurkan uang. Nantinya mungkin produksi uang akan berkurang tetapi tidak hilang, karena hanya untuk efisiensi saja. 

Acara ditutup dengan penyerahan kenangan kepada Bank Indonesia dan Rumah Kreatif BUMN Semarang. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat menambah wawasan tentang era cashless society serta bagaiamana kita menyikapinya.

Umi Qonita (Kader 2018)

Kebijakan Moneter

Sumber: aldipermanayoutube.com

Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara, termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia.

Tujuan utama dari kebijakan diantaranya:

1.    Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

2.    Menjaga kestabilan harga yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia dipasar.

3.    Meningkatkan kesempatan kerja pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja mayarakat.

4.   Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat yaitu dengan jlan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk kedalam negeri atau sebaliknya.

Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah:

1.   Moral Persuasion (Himbauan Moral) adalah instrumenkebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dimasyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya.

2.   Reserve Requirement Ratio (Rasio Cadangan Wajib) adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral.

3.   Discount Politic (Politik Diskonto) Discount Rate atau Fasilitas Diskonto adalah intrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral (seperti bank indonesia) terhadap bank umum (seperti bank BRI, Mandir, BNI, dll).

4.     Open Market Operation (Operasi pasar Terbuka) adalah instrumen kebijakan moneter pemerintah yang dilakukakn dengan cara memperjual belikan surat bergarga yang dimiliki oleh pemerintah (Goverment Scurities).  

Terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi islam, antara lain:

1.      Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh

Tujuan ini erat kaitannya dengan maqosid shar’iyah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kwalitas hidup secara moral  dan  material.  Juga  terciptanya  suatu  lingkungan ekonomi  dimana  kholifah  Alloh  mampu  memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga dan masyarakatnya

2.      Keadilan sosio-ekonomi  dan  distribusi  pendapatan  dan kekayaan.

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. (a) suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang  yang  memiliki  hak. (b)  Hak  seseorang  hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama

3.      Stabilitas Nilai Uang.

Stabilitas  nilai  uang  mempunyai  pengaruh  besar terhadap  kehidupan  perekonomian  baik  secara  ediologi maupun  praktek,  karena  uang  menentukan  nilai  dan harga suatu barang dan jasa.

Sumber :

https://cpssoft.com/blog/keuangan/penjelasan-lengkap-kebijakan-moneter/

http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/142/104

https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-94.pdf

Diolah oleh Tim forshei materi

Kebijakan Fiskal dalam Islam

Sumber: cpssoft.com

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara).

Instrumen Kebijakan Fiskal

1)   Pajak, adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Seperti: bea cukai, PBB, PPN, PPh, PPnBM, dan lain-lain.

2)   APBN (Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemerintah dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

3)   Subsidi, adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu busnus atau sektor ekonomi.

Sebenarnya kebijakan fiskal sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama’.

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi sesuai dengan QS. 59: 7, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam.

Kebijakan Fiskal dalam Islam ada beberapa instrument berikut:

1)    Jizyah, adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-Muslim pada suatu negara dibawah pengaturan Islam.

2)     Ghanimah, adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan.

3)   Fa’I, yakni harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan, atau terjadinya kesepakatan damai.

4)   Zakat, adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahiq zakat).

5)     Ushr, merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau dikenal dengan bea cukai.

6)    Kharaj, merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan ole kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya guna untuk produktivitaskan tanah tersebut (hasil pertanian).

7)    Nawaib, merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara.

8)      Amwal Fahla, berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negrinya.

Sumber:

Karim, Adiwarman. Ekonomi Makro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, edisi ketiga

Diolah oleh Tim forshei materi

Kunjungan Media dan Penerbitan ke Tirto.id

Yogyakarta, 13/02/2020 – Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) melaksanakan kunjungan media ke Tirto.id yang terletak di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan oleh unit pelatihan divisi media dan penerbitan dengan mengusung tema “Urgensi Data dalam Menciptakan Konten yang Berkualitas” yang diikuti oleh 14 kader forshei terdiri dari MPF (Majelis Pertimbangan Forshei) dan kader 2017-2019. Acara ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada kader forshei mengenai pengelolaan data dan  sosial media yang baik serta bijak agar dapat menciptakan konten yang berkualitas dan menarik.

Acara dimulai pada pukul 12.00 WIB diawali dengan sambutan oleh wakil ketua umum forshei M. Lizamuddin kemudian dilanjut sambutan dari perwakilan Tirto.id yaitu Saudara Agung Dwi Hartanto selaku koordinator yang menyampaikan bahwa Tirto.id berdiri pada Agustus 2016 dan banyak dinamika yang terjadi hingga sekarang.

Selanjutnya sesi tanya jawab oleh kader forshei kepada pihak Tirto.id yang mengorek informasi lebih mendalam tentang media dari Tirto.id sendiri dan saran untuk pengembangan media forshei kedepannya. Dari sesi tersebut disampaikan tips mengenai data yang ringan tetapi kuat untuk dibaca yaitu dengan bahasa yang dibuat lebih kekinian, sifatnya momentum serta masalah harian yang sering muncul. Perlu diketahui juga bahwa sumber artikel yang digunakan adalah sumber primer. Dalam menjaga konsistensinya Tirto.id bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Konten harian seperti infografik agar menarik judul harus jelas, pemilihan warna juga mempengaruhi arti dari desain itu sendiri. Dalam infografik kita dapat mempelajari jurnalisme data dengan menggabungkan statistik data dan jurnalistik sehingga dapat menghasilkan data yang baru. Untuk media sosial harus memiliki karakteristik yang berbeda-beda misalnya sesuaikan dengan kelompok umur dan caption tiap media sosial dibedakan. Media harus punya fokus atau titik utama yang disampaikan supaya berbeda dari yang lain. 

Sesi terakhir penjelasan mengenai nama Tirto yaitu berarti air menunjukkan bahwa hal-hal itu tidaklah bertentangan. Air mengalir, mengisi ceruk, sekaligus jernih - menunjukkan kedalaman. Air selalu dibutuhkan. Mencita-citakan jurnalisme dengan nama Tirto, yaitu alternatif pengucapan dari tirta yang berarti air. Selain air, nama Tirto juga dipilih sebagai ungkapan rasa hormat kepada Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), Bapak Pers sekaligus Pahlawan Nasional.

Usai semua rangkaian acara, ditutup dengan foto bersama dan penyerahan kenang-kenangan kepada Tirto.id. Kegiatan ini diharapkan menambah kekompakan sesama kader forshei untuk membangun forshei lebih maju kedepannya terutama dalam bidang media.

Umi Qonita (Kader 2018)

Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam

Sumber: superacionpersonal.com

1.      Pengertian

Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua cabang yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang dimaksud dengan ekonomi mikro adalah suatu kegiatan yang mengkaji tentang  tingkah laku individual dalam ekonomi. Sedangkan ekonomi makro adalah suatu kajian tentang aktivitas ekonomi suatu negara dan menyeluruh.

Jadi ekonomi makro islam adalah sebuah kegiatan ekonomi yang mengkaji tentang aktivitas ekonomi suatu negara secara menyeluruh, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan syariat.

2.      Uang Sebagai Public Goods, Modal

Ciri dari public goods adalah barang tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh: jalan raya. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar lebih besar dalam pemanfaatan jalan rarya tersebut dibandingkan masyarakat yang tidak puya kendaraan. Begitu pula dengan uang. Sebagai public goods, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya.

3.      Uang Sebagai Privat Goods, Flow Concept

Dalam Islam, uang adalah flow concept dan capital adalah stock concept. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut sebagai uang. Sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut capital. Wadah tempat mengendapnya adalah private goods, sedangkan air adalah public goods. Uang seperti air, apabila air (uang) dialirkan, maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat (bagi ekonomi). Apabila air (uang) dibiarkan menggenang dalam suatu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan keruh/kotor. Saving harus diinvestasikan ke sektor riil. Apabila tidak, maka saving bukan saja tidak mendapat return, tetapi juga dikenakan zakat.

4.      Fungsi Uang

Secara umum, pengertian uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan  sebagai alat untuk bertransaksi (medium of exchange).  Peran uang dalam perekonomian  sangatlah penting. Jika jumlah uang yang beredar dan stabilitas nilai uang berada dalam keadaan yang ideal, maka perekonomian akan berjalan dengan baik dan perekonomian akan mengalami pertumbuhan serta mendorong proses produksi, konsumsi dan distribusi.

Mengingat kebutuhan masyarakat modern yang terus meningkat dan membutuhkan penyelesaian yang akurat, maka dibutuhkan adanya suatu ‘benda’ yang disepakati sebagai alat tukar yaitu ‘uang’. Dengan adanya uang, transaksi perdagangan menjadi lebih mudah dan efisien. Adapun fungsi ‘uang’ dalam perekonomian meliput sebagai berikut:

a.    Alat tukar perdagangan (medium of exchange), yaitu dengan adanya uang sebagai alat untuk melakukan transaksi, maka pelaku ekonomi tidak perlu harus menukarkan barang secara ‘barter’ yang sangat merepotkan, tetapi cukup barangnya yang dijual dengan sejumlah  uang tertentu dan kemudian dieblikan barnag yang diinginkannya.

b. Satuan hitung (unit of account), yaitu dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dinyatakan dengan harga (price) yang mencerminkan harga barang yang dapat diperbandingkan dengan barang lainnya.

c.  Alat penyimpanan nilai (store of value), yaitu dengan menggunakan uang maka aktivitas ekonomi seperti pengeluaran untuk konsumsi dan pembayaran pinjaman dapat dilakukan pada masa-masa tertentu.

d.  Standard pembayaran yang ditangguhkan (standard of deferred payments), yaitu dengan uang maka pemberian pinjaman dan pelunasannya dapat dilakukan pada waktu yang tidak sama, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang tidak dapat dilakukan secara tunai.

5.      Time Value Of Money

Dalam islam tidak dikenal adanya time value of money, melainkan economic value of time. Time value of money memiliki arti bahwa nilai uang saat ini (present value) akan berbeda dengan nilai tersebut diwaktu yang akan datang (future value) karena adanya faktor bunga yang mempengaruhi. Teori ini merupakan sebuah kesalahan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance.

Jadi, future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jelas hal ini keliru besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.

6.      Economic Value Of Time

Seperti yang telah diuraikan diatas, dalam islam tidak mengenal time value of money, yang dikenal adalah economic value of time.  Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di Bank Syariah. Dalam proses penentuan  nisbah ini, return on capital harus diperhitungkan. Return on capital ini tidak sama dengan return on money. Return on capital tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil, sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Jadi, hal ini menujukkan bahwa Islam tidak mengenal time value of money. Time mempunyai economic value jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh return.

Sumber:

Karim, Adiwarman. Ekonomi Makro Islami, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, edisi ketiga

Yuliadi, Imamudin. Teori Ekonomi Makro Islam, Depok : Rajawali Pers, 2019.

Diolah oleh Tim forshei materi