Teori Produksi dan Konsumsi Menurut Konvensional dan Islam

 

Sumber: blog.xendit.co

A.    TEORI PRODUKSI

·         Teori Produksi Konvensional.

Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill (organization, managerial, dan skills). Tujuan produksi dalam konvensional adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

·         Teori Produksi Islam

Produksi menurut Kahf dalam prespektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materilnya, tetapi juga moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Perintah produksi dalam Islam terdapat dalam QS. Yasin ayat 33-35. Tujuan utama produksi dalam Islam adalah memaksimalkan maslahah. Produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga mengejar tujuan yang lebih luas yaitu falah dunia dan akhirat.

B.     TEORI KONSUMSI

·         Teori Konsumsi Konvensional

Konsumsi adalah kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mutu dan jumlah barang atau jasa dapat mencerminkan kemakmuran konsumen tersebut, semakin tinggi mutu dan jumlahnya berarti semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya, dan sebaliknya. Tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kepuasan maksimum dari kombinasi barang dan jasa yang digunakan.

·         Teori Konsumsi Islam

Konsumsi dalam prespektif Islam, adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah/ kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendri. Pola konsumsi dalam islam yaitu: mengutamakan akhirat dari pada dunia, konsisten dalam prioritas dan pemenuhannya, serta memperhatikan etika dan norma.

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yaitu:

1)      Prinsip Keadilan

2)      Prinsip Kebersihan

3)      Prinsip Kesederhanaan

4)      Prinsip Kemurahan Hati

5)      Prinsip Moralitas

Dalam berkonsumsi, Islam mengajarkan untuk memastikan barang atau jasa tersebut dijamin kehalalannya, toyyib yakni bermanfaat lebih dan terhindar dari kemudharatan, serta larangan berlebih-lebihan (israf) yang mengakibatkan mubadzir dan menghambur-hamburkan uang.

Sumber:

Karim, Adiwarman A. 2002. Ekonomi Mikro Islam. Edisi ke III. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2014. Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam. Yogyakarta: BPFE

Diolah oleh Tim forshei materi

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)

 

Sumber: bernas.id

UMKM adalah sektor yang sangat penting dan mempunyai peran strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja. Ini dibuktikan pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 jumlah UMKM mengalami peningkatan dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85 juta sampai 107 juta sampai tahun 2012. Dan jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 56.539.560 unit, yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar (Badan Pusat Statistik).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM diibagi menjadi 3 dengan pembagian bidang usaha, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yaitu:

1.     Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2.     Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3.      Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria yaitu:

1.    UMI (Usaha Mikro) adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.

2.    UK (Usaha Kecil) adalah unit usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000.

3.   UM (Usaha Menengah) adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 Juta hingga paling banyak Rp 10 milyar, atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

UMKM juga dikelompokan dalam prespektif usaha yang dibedakan menjadi empat kelompok yaitu:

1.     UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.

2.   UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

3.    Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

4.     Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Sumber:

Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Profil Bisnis Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia ,LP3ES Jakarta: 2012, hlm 12.

Diolah oleh Tim forshei materi

Wakaf

 

Sumber: hukumonline.com

Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti menahan atau mencegah, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Menahan disini maksudnya berkaitan dengan harta benda. Jadi Wakaf adalah perbuatan hukum dari seseorang yang  dengan sengaja memisahkan/ mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf meliputi cakupan berikut:

·         Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.

·         Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.

·      Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.

·         Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar Hukum Wakaf

·         QS. Al Imran ayat 92

·         QS. Al Baqarah ayat 261

·         UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

·         PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004  tentang wakaf

Rukun Wakaf

Rukun Wakaf yaitu:

1.      Wakif (orang yang mewakafkan harta)

2.      Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan)

3.      Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi/ peruntukan  wakaf)

4.      Shighat (pernyataan ijan qabul atau ikrar wakaf)

Menurut Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagi berikut:

1.      Wakif

2.      Nadzir

3.      Harta benda wakaf

4.      Ikrar wakaf

5.      Peruntukan harta benda wakaf

6.      Jangka waktu wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yakni:

1.      Waqif (orang yang mewakafkan)

Waqif  harus orang yang merdeka, baligh, berakal, cerdas, dan waqif harus benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Waqif  bisa berbentuk perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

2.      Mauquf bih (harta benda wakaf)

a)      Mauquf bih harus memiliki nilai guna

b)      Benda tetap atau benda bergerak

c)      Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) dan jelas ketika terjadi akad wakaf.

d)     Benda adalah benar-benar milik waqif.

e)      Dapat dimanfaatkan

Jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

3.      Mauquf ‘alaih (tujuan/ peruntukan wakaf)

Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

a)      Sarana dan kegiatan ibadah

b)      Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c)      Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

d)     Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4.      Shighat

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu:

1.    Wakaf sosial (khairi), yakni apabila tujuan wakaf untuk kepentingan umum.

2.  Wakaf keluarga (dzurri), yakni apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

3.    Wakaf gabungan (musytara’), yakni apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua yaitu:

1.     Wakaf abadi, wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.

2.   Wakaf sementara, Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua yaitu:

1.   Wakaf langsung, Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2.  Wakaf produktif, Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Sumber:

Rofiq, Ahmad. 2007. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sari, Elsa Kartika. 2007. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT Grafindo

Rida, Muhyidin Mas. 2005. MAnajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa

Diolah oleh Tim forshei materi