Musyawarah Tengah Tahun Forshei 2019

Semarang, 21-12/2019 – Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) UIN Walisongo Semarang mengadakan acara Musyawarah Tengah Tahun (MUSTATA). Acara yang bertempat di Gedung G3 Kampus 3 UIN Walisongo Semarang ini dihadiri oleh kader forshei angkatan 2017-2019, Majelis Pertimbangan Forshei (MPF), dan Keluarga Alumni forshei.

Acara ini merupakan agenda wajib bagi kader forshei setelah mengikuti Acara Sharia Economic Training  1 (SET 1) pada bulan November sebelumnya. Acara MUSTATA adalah salah satu wadah kritis dan evaluasi terkait dengan program forshei selama setengah periode. Tujuan diadakannya MUSTATA yaitu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban program kerja tiap unit selama setengah periode kepengurusan.

Pembukaan acara MUSTATA dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Saudara Mohammad Ikhsanudin selaku Perwakilan dari MPF lalu dilanjutkan dengan acara upgrading oleh Saudara Muhammad Iqbal Hakiki Maramis dari pihak Keluarga Alumni. Dalam acara upgrading, disampaikan tugas kader forshei mulai dari pengembangan potensi oleh kader 2019, kader 2018 sebagai pemberi tindakan dan penerima saran, dan kader 2017 yang bertugas sebagai pemvalidasi, pengayom, dan pembimbing para kader. Selain itu, terdapat fase terakhir dengan menjadi bagian MPF sebagai pemberi solusi dan usulan bagi para kader.

Dilanjutkan dengan acara inti, perwakilan setiap unit pengurus forshei memaparkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang sudah berjalan selama setengah periode. Diawali dengan pemaparan oleh Unit Pengembangan Sumber Daya Kader (PSDK) mengenai pengelolaan event. Kemudian setelah ISHOMA dilanjutkan pemaparan dari Unit Pelatihan oleh Divisi Media dan Penerbitan serta Divisi Usaha dan Kreatifitas. Setelah itu, dilanjutkan pemaparan oleh Unit Kajian dan pemaparan oleh Badan Pengurus Harian selepas sholat ashar dan pada setiap akhir pemaparan per unit diadakan sesi tanya jawab.

 Acara MUSTATA ditutup pada pukul 18.00 dengan do’a yang dipimpin oleh Saudara Sulton Ulumuddin (kader 2018). Selain dapat mengenalkan program-program forshei terutama bagi kader angkatan 2019, dengan adanya acara MUSTATA juga diharapkan dapat menjadi wadah kritis serta evaluasi demi program-progam forshei yang lebih baik kedepannya.

Oleh : Salsabila Dhiya Alriye (kader 2019)

Analisis Solusi Kasus Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam

Sumber: saasmetrics.co

            Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi merilis perkiraan data kerugian akibat praktik investasi “bodong” selama periode 2007-2017 mencapai Rp 105,81 triliun dan disebutkan modus yang paling banyak muncul adalah Multi Level Marketing (MLM) seperti yang dilansir oleh katadata.co.id. Pada bulan April 2019, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 120 entitas penawar investasi ilegal atau bodong. OJK menemukan 30% dari total investasi ilegal yang sudah dihentikan tersebut adalah investasi berbentuk Multi Level Marketing (MLM). Kasus Multi Level Marketing juga terus meningkat seiring mudahnya akses teknologi untuk menawarkan investasi ilegal di website bahkan aplikasi. Hal ini ditandai dengan OJK yang menghentikan 80 investasi ilegal pada tahun 2017, 108 investasi ilegal dan 404 fintech ilegal pada tahun 2018, dan 399 fintech ilegal dan 47 investasi ilegal pada tahun 2019 seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia.com pada bulan April 2019.

            Hal ini membuktikan maraknya investasi ilegal yang berkedok MLM saat ini. Kasus yang paling tren adalah dengan tipuan piramid dimana para anggota diwajibkan untuk menyetor dana investasi/pembelian suatu produk sekaligus diwajibkan merekrut anggota-anggota baru dengan di iming-imingi bonus yang besar.

            Sebenarnya, apa itu Multi Level Marketing? Multi Level Marketing atau MLM adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah Upline (tingkat atas) dan Downline (tingkat bawah), orang akan disebut Upline jika mempunyai Downline. Dalam bisnis MLM, makelar atau perantara untuk menjalankan suatu usaha sangat penting demi memperlancar keluarnya barang dan mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Tidak ada salahnya ketika makelar itu mendapatkan upah kontan berupa uang atau prosentase keuntungan sesuai kesepakatan. Ibnu Sirrin berkata: apabila pedagang berkata kepada makelar, “Jualkanlah barangku ini dengan harga sekian, sedang keuntungannya untuk kamu.” Atau ia berkata: “keuntungannya bagi dua”. Maka hal tersebut tidak dianggap berdosa. Sebab Rasulullah SAW juga pernah bersabda,

المسلمون على شروطهم

Artinya: “Orang islam itu tergantung pada syarat (perjanjian) mereka sendiri.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim).

            Semua bisnis yang menggunakan sistem MLM dalam literatur syari’ah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalah yang dibahas dalam bab al-Buyu’ (jual beli):

ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ

Artinya: “Hukum asal dalam masalah-masalah (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil hukum yang mengharamkannya”.

Hukum Islam sangat memahami dan menyadari karakteristik muamalah dan bahwa perkembangan sistem serta budaya bisnis akan selalu berubah secara dinamis. Oleh karena itu berdasarkan kaedah fiqh di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. 

Beberapa dari ayat Alquran dan Hadis Nabi dapat dikemukakan, di antaranya ialah firman Allah swt:

واحل الله البيع وحرم الر با

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al Baqarah: 275) 

وتعاونوا على البر وااتقوى ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان

Artinya: “Tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan”. (QS Al Maidah: 2)

Rasulullah saw  bersabda:

انما البيع عن تراض

Artinya: “Perdagangan itu atas dasar sama-sama rela”. (HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah) 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas dapat diketahui bahwa Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus  harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Sebagian pakar ekonomi Islam membuat istilah bawa bisnis yang islami harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur yaitu : (1) maysir (judi), (2) gharar (penipuan), (3) haram, (4) riba (bunga) dan (5) batil.

Artinya, dalam melakukan metode bisnis MLM harus memperhatikan unsur-unsur MAGHRIB. Selain itu, barang atau jasa yang ditawarkan adalah halal, jelas adanya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah seperti di atas.

Sejatinya MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan ruh syari’ah dan sistemnya disesuaikan dengan syari’ah Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturrahmi, dakwah dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan syari’ah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada  saat itu dilakukan melalui teori gethok tular (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.

Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fikih Islam hal ini disebut Samsarah / Simsar. Samsarah dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fikih Islam termasuk dalam akad ijarah. yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus  (ujrah) Semua ulama membolehkan akad seperti ini.

Dalam hal ini, MLM menggunakan metode-metode Samsarah dan akad ijarah tersebut. Dalam perkembangannya, kasus negatif MLM yang timbul di masyarakat diakibatkan adanya kewajiban modal awal anggota untuk menanamkan modal dalam bentuk pembelian suatu produk yang di tawarkan. Selain itu, mereka dituntut tetap merekrut anggota baru dengan iming-iming bonus yang besar seiring banyaknya anggota baru yang berhasil direkrut. MLM dalam kasus ini menggunakan dua akad sekaligus atau dalam muamalah biasa disebut “aqdain fi ‘aqd atau “shafqatain bi shafqah” yaitu ketika si anggota baru bergabung sebagai pembeli dan penjual sekaligus, Rasulullah melarang hal ini, dari Abu Hurairah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (رواه احمد والنسائ)

Artinya: “Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian”. ( HR Ahmad dan Nasai )

            Imam Syafi’i rahimahullah berkata tentang hadist ini, sebagaimana dinukil Imam Tirmidzi, yaitu jika seseorang mengatakan, “Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu”. Kesimpulannya bahwa melakukan dua macam akad dalam satu transaksi yang mengikat satu dengan yang lainnya adalah haram berdasarkan hadis di atas.

            Di dalam kasus MLM terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, seperti kaidah: Al Ghunmu bi al Ghurmi, yang artinya bahwa keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya. Di dalam MLM ada pihak-pihak yang paling dirugikan yaitu mereka yang berada di level-level paling bawah, karena merekalah yang sebenarnya bekerja keras untuk merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya yang menikmati adalah orang-orang yang berada pada level atas.

            Kesimpulannya, Multi Level Marketing (MLM) sebenarnya adalah wadah bisnis yang sangat positif, bahkan bisnis sukses di Amerika pun banyak menggunakan sistem ini. Namun dalam perkembangannya ditemukan kasus-kasus negatif dari MLM di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak sesuainya antara metode-metode MLM yang digunakan dengan Hukum Islam yang telah membahas mengenai hal itu.

            Pertama, Islam telah melarang hal-hal jual beli yang menggunakan dua akad sekaligus. Dimana, dalam kasus MLM anggota baru diharuskan menanamkan modal dengan melakukan pembelian produk dan merekrut anggota baru. Hal ini mengakibatkan seorang anggota memiliki dua posisi sekaligus yaitu sebagai pembeli, yang membeli produk dan sebagai makelar, yang merekrut anggota baru.

            Kedua, Islam telah melarang hal-hal yang bertentangan kaidah jual beli, seperti kaidah Al Ghunmu bi Al Ghurmi, dimana keuntungan itu sesuai dengan usaha atau tenaga yang dikeluarkan, minimal dengan menanamkan modal awal. Dalam melakukan MLM juga harus fokus pada menjualkan atau kegiatan pada pemasaran produk bukan banyaknya perekrutan anggota untuk membantu mendapatkan uang dengan pembelian produk yang akan menyebabkan terjadinya money game.

Ketiga, dalam melakukan MLM haruslah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip  tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus  harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Sebagian pakar ekonomi Islam membuat istilah bawa bisnis yang islami harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur  yaitu : (1) maysir (judi), (2) gharar (penipuan), (3) haram, (4) riba (bunga) dan (5) batil.

Hukum Islam tersebut dapat dijadikan solusi kasus-kasus MLM yang sedang marak terjadi, dimana masyarakat dapat menerapkan standar-standar hukum islam dalam memilah bisnis MLM yang baik. Yaitu, bisnis MLM yang tidak mengharuskan anggota baru untuk membeli produk-produknya sebagai syarat awal dengan iming-iming bonus yang belum jelas keberadaannya dan bisnis MLM yang fokus pada penjualan dan pemasaran produk yang artinya produk yang ditawarkan adalah halal dan jelas (tidak spekulatif) bukan fokus pada mendapatkan uang seperti pada kasus-kasus saat ini.

Oleh: Salsabila Dhiya Alriye (Kader 2019)

Daftar Pustaka :

https://katadata.co.id/berita/2017/11/30/kerugian-akibat-investasi-bodong-rp-1058-triliun-dalam-10-tahun

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190405132936-37-64871/ojk-30-investasi-bodong-berbentuk-multi-level-marketing

Sahlan.Ahmad, 2016, Bisnis Multi Level Marketing (MLM), Jurnal STIE ASS.

Baharrudin.Mohammad, 2011, Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal media.niliti.com.

Marsalis.Ahmad dkk, 2016, Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam, Ejournal UMM.

SET 1 (Sharia Economist Training 1) 2019

SET 1 (Sharia Economist Training) 2019
Ungaran, 30/11-1/12 - Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) UIN Walisongo Semarang mengadakan Sharia Economist Training 1. Setiap kader forshei diwajibkan mengikuti kegiatan Sharia Economist Traning 1 (SET 1) 2019 dengan tema “Tingkatkan Solidaritas, Tumbuhkan Kreativitas. SET 1 diikuti oleh 38 peserta. Tujuan diadakannya SET 1 yaitu untuk meningkatkan solidaritas antar kader dan menumbuhkan kreativitas. Untuk mengikuti SET 1 ini para anggota 2019 diwajibkan mendapatkan poin dari buku saku sebesar 85 poin yang diujikan dari mentor masing-masing.

Sebelum pemberangkatan telah diadakan TM (Technical Meeting) pada hari Jumat, 29 November 2019. TM ini memberikan pengarahan terhadap para anggota 2019 dalam melaksanakan kegiatan SET 1. Seperti keperluan yang dibawa dan pembagian kelompok.

Pada hari pemberangkatan para anggota 2019 dan kader forshei yang lain berkumpul di sebelah audit 2 kampus 3 UIN Walisongo Semarang pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjut perjalanan dan sampai pukul 12.30 WIB di lokasi Candi Gedong Songo Semarang. Pembukaan SET 1 dimulai dengan Basmallah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fossei.

Dilanjutkan dengan sambutan - sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh ketua panitia Saudara Chirun Niam (kader 2018), sambutan yang kedua disampaikan oleh ketua umum forshei Saudara Nur Maarif (kader 2017) dan sambutan yang terakhir disampaikan oleh MPF (Majelis Pertimbangan Forshei) oleh Saudari Eva Nur. Dilanjutkan dengan do'a bersama yang dipimpin oleh Saudara Nur Abidin (kader 2018).

Pada SET 1 kali ini materi pertama yaitu "Small Group Discussion" oleh dua pemateri yaitu Saudari Nandia dan Saudari Uyun Sundari selaku Majelis Pertimbangan Forshei. SGD kali ini, membahas tentang staff khusus presiden. Tujuan staff khusus dari kaum milenial ini oleh pemerintah adalah untuk merealisasikan perencanaan presiden Joko Widodo. Dan ketujuh staff khusus tersebut adalah orang-orang yang terpilih dan tentunya sangat dipercaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kegiatan berikutnya adalah sarasehan dan pentas seni yang diikuti oleh Majelis Pertimbangan Forshei, kader-kader forshei dan dihadiri oleh Keluarga Alumni (KA) forshei. Pentas seni yang ditampilkan oleh kader forshei 2019 meliputi menyanyi, puisi berantai, dan lain sebagainya.
Pada keesokan harinya, kegiatan dibuka dengan senam bersama, hiking dan outbond. Kegiatan ini bertujuan agar para kader dapat menjaga kekompakan dalam berkompetisi dan dapat melatih manajemen sebuah tim. Pada pukul 11.00 WIB dilanjutkan materi terakhir yaitu oleh Saudara Fatchurrohman selaku Keluarga Alumni forshei dengan tema "Leadership". Leadership adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimoin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Dalam SET 1 diadakan sosialisasi kaos forshei yang di dampingi oleh Saudari Jannah (kader 2018) menyampaikan tentang kaos forshei yang akan dibuat.
Acara SET 1 berakhir pada pukul 14.00 WIB. dilanjutkan penutupan SET 1 dan diakhiri foto bersama semua kader forshei dan MPF. Setelah itu perjalanan menuju kampus tercinta UIN Walisongo Semarang. Semoga dengan diadakannya SET 1 ini kader-kader forshei bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan dapat mengimplementasikan serta mengamalkannya.

Oleh : Fidya Khoirunnisa (kader 2018)

Mengenal Lebih Dekat dengan Cash Waqf Linked Sukuk

Sumber: sarjanaekonomi.co.id

1.      Pengertian Cash Waqf Linked Sukuk

Merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

2.      Pihak yang terlibat di dalam Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk melibatkan lima stakeholders yaitu:

a.      Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi Cash Waqf Linked Sukuk  dan Bank Kustodian.

b.     Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan Nazhir yang mengelola Cash Waqf Linked Sukuk.

c.       Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.

d.       Nazhir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf.

e.     Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI.

3.      Skema Cash Waqf Linked Sukuk

BWI selaku pengelola dana wakaf menginvestasikan dana wakaf dalam sukuk negara, selanjutnya return dari imbal hasil sukuk negara tersebut disalurkan oleh BWI melalui mitra nazhir penyaluran untuk pembiayaan kegiatan sosial dan untuk pembiayaan pembangunan proyek sarana dan prasarana sosiala yang akan menjadi aset wakaf. Pada saat jatuh tempo sukuk tempo negara, dana tunai pelunasan dikembalikan oleh BWI kepada para pewakaf 100%.

4.      Kriteria dan Fitur Cash Waqf Linked Sukuk

a.      Jangka waktu (tenor) pembayaran sukuk kurang dari 5 tahun.

b.     Sukuk tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar bebas (nontradable).

c.    Pembayaran imbalan sukuk secara diskonto dan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan secara periodik.

d.     Hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyekproyek layanan umum masyarakat seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan.

e.    Imbal hasil atau kupon dari wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara seri SW akan disalurkan untuk mauquf ’alaih.

Proses pembelian sukuk bisa dilakukan kapanpun selama jumlah dana yang disepakati dengan Kementerian Keuangan sudah terkumpul. Khusus untuk sukuk wakaf, Kemenkeu tidak menerapkan periode penawaran dan proses tender. Jadi kapan saja uang terkumpul sebesar Rp50 miliar di bank operasinal yang ditunjuk BWI (BNI Syariah dan Muammalat) maka akan diterbitkan sukuknya. Masyarakat yang mau mewakafkan uangnya melalui Cash Waqf Linked Sukuk saat sudah difasilitasi melalui akses langsung di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

LKS-PWU yang telah menekan kerjasama dengan BWI adalah Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Amanah Fintech, Baitul Maal Hidayatullah , Mandiri Amal Insani Foundation, Wakaf Daarut Tauhid, Dompet Dhuafa, Global Wakaf, Rumah Wakaf, Sinergi Foundation, Yayasan Wakaf Bangun Burani Bangsa, Wakaf Al-Azhar.

5.      Kelebihan Cash Waqf Linked Sukuk

a.       Aman, karena CWLS dijamin oleh Negara.

b.      Produktif, karena memberikan imbal hasil yang bisa diperuntukkan bagi mauquf ’alaih.

c.       Berkah, karena imbal hasilnya dipergunakan untuk kepentingan public dan sosial.

d.   Longlasting, memiliki manfaat tak terputus karena asset wakaf bersifat abadi dan terus dimanfaatkan selamanya.

Sumber:

https://www.kemenkeu.go.id/media/10966/keterangan-pers-satu-dasawarsa-sukuk-negara-untuk-kemaslahatan-bangsa.       

https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/