Berdasarkan hasil laporan tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP itu menyebutkan bahwa angka tersebut masih lebih baik dibandingkan negara ASEAN yang lain, yang mana diproyeksikan berada dikisaran angka 4,9 % pada tahun 2023 nantinya. Selain itu, IMF memproyeksikan bahwa perekonomian di Indonesia juga lebih baik pada tahun 2023 dibandingkan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam G20, seperti: Amerika Serikat yang diproyeksi diangka 1,6 %; Jerman 1,5 %; Jepang 1,7 %; Inggris 3,6 %; Brazil 2,8 %; dan Meksiko 2,1 %.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi pada kondisi stabil, diperlukan sinergi untuk tetap mempertahankan ekonomi di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang mampu menjaga perekonomian dari risiko global seperti mencegah inflasi yang tinggi. Meski tidak sepenuhnya dampak inflasi dapat dihindari, namun pemerintah telah berupaya agar masyarakat tidak secara langsung merasakan dampak inflasi melalui penyaluran berbagai bantuan sosial seperti, BSU (Bantuan Subsisi Upah), BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan lain sebagainya.
Menghadapi tantangan ekonomi global di tahun 2023 nantinya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antisipasi agar posisi ekonomi Indonesia berada di posisi yang stabil, diantaranya:
1. Mencegah Dampak Inflasi di Tengah Masyarakat.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi pada kondisi stabil, diperlukan sinergi untuk tetap mempertahankan ekonomi di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang mampu menjaga perekonomian dari risiko global seperti mencegah inflasi yang tinggi. Meski tidak sepenuhnya dampak inflasi dapat dihindari, namun pemerintah telah berupaya agar masyarakat tidak secara langsung merasakan dampak inflasi melalui penyaluran berbagai bantuan sosial seperti, BSU (Bantuan Subsisi Upah), BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan lain sebagainya.
2. Menjaga Nilai Tukar Rupiah
Edy Priyono sebagai Tenaga Ahli Utama KSP menuturkan, upaya pemerintah dari segi moneter melalui Bank Indonesia melakukan upaya dengan menaikkan suku bunga acuan serta berbagai instrumen lain untuk mengendalikan gejolak nilai tukar pada rupiah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut dalam mempersiapkan langkah kebijakan untuk mendukung kondisi ekonomi Indonesia.
Penguatan jaring pengaman keuangan global merupakan hal penting dalam rangka peningkatan kapasitas pembiayaan dan sebagai pengembangan instrument likuiditas baru yang mana serupa dengan fasilitas swap yang mampu digunakan untuk menekan tekanan likuiditas jangka pendek.
Pemerintah melalui Bank Indonesia juga berupaya untuk terus mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran sebagaimana cross-border antara negara Indonesia-Thailand-Malaysia-Singapura-dan Filipina. Selain cross-border, Bank Indonesia juga telah meluncurkan QR (Quick Response) kode dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) sebagai upaya menghadapi tantangan ekonomi global di tahun 2023.
3. Penguatan Jaring Pengaman Keuangan Global
Penguatan jaring pengaman keuangan global merupakan hal penting dalam rangka peningkatan kapasitas pembiayaan dan sebagai pengembangan instrument likuiditas baru yang mana serupa dengan fasilitas swap yang mampu digunakan untuk menekan tekanan likuiditas jangka pendek.
4. Pengembangan Digitalisasi Keuangan
Pemerintah melalui Bank Indonesia juga berupaya untuk terus mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran sebagaimana cross-border antara negara Indonesia-Thailand-Malaysia-Singapura-dan Filipina. Selain cross-border, Bank Indonesia juga telah meluncurkan QR (Quick Response) kode dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) sebagai upaya menghadapi tantangan ekonomi global di tahun 2023.
Penulis : Nela Aprilia Rismilda
