Purbaya Yudhi Sadewa dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai menteri keuangan pada hari Senin (14/9/2026). Purbaya telah menjalani lebih dari setahun sebagai Menkeu sejak pertama kali dilantik pada 8 September 2025. Ia menggantikan Menkeu sebelumnya yakni Sri Mulyani.
Pada Senin siang, Purbaya masih memimpin rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen. Di tengah-tengah rapat tersebut, ia sempat menerima panggilan telepon dari seseorang sebelum akhirnya meninggalkan Lokasi.
Posisi Menteri Keuangan kemudian diserahterimakan kepada Sauhasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan resmi dilantik pada sore hari di Istana Kepresidenan. Sauhasil Nazara sudah menjabat menjadi wakil menteri keuangan sejak era Pemerintahan Joko Widodo.
Pencopotan jabatan yang tiba-tiba tentu membuat publik terkejut sehingga para pengamat politik pun ikut bersuara mengenai penyebab pencopotan. Salah satunya yaitu Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memiliki latar belakang konflik yang kuat, dari kepercayaan pasar hingga gesekan dengan pemerintah daerah.
Selanjutnya ia juga mengungkit mengenai kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah yang menjadi penyebab gesekan. Djayadi mengatakan, Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru dipandang sebagai langkah korektif Presiden Prabowo Subianto memulihkan kepercayaan publik dan meredam ketegangan komunikasi menteri sebelumnya.
Selanjutnya, yaitu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, menyoroti penyebab dicopotnya Purbaya.
Bhima mengatakan salah satu faktor Purbaya dicopot dari jabatannya yaitu terkait pengalihan utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh ke APBN. Purbaya memang sempat menyampaikan bahwa pembayaran utang Whoosh akan dicicil hingga 80 tahun setelah melewati proses restrukturisasi.
Adapun nilai cicilannya sekitar Rp1 triliun per tahun. Sementara, pembayaran berpotensi ditangani oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Indonesia Investment Authority (INA). Dengan mekanisme seperti ini, Bhima menilai pembayaran utang Whoosh akan semakin membebani fiskal negara.
Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan menandai berakhirnya masa jabatan singkatnya dan dimulainya kepemimpinan fiskal di bawah Suahasil Nazara. Transisi mendadak ini diharapkan mampu membawa penyegaran serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan anggaran ke depan.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kondisi anggaran negara, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kepemimpinan baru diharapkan dapat membawa kebijakan fiskal yang lebih responsif, transparan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan transisi ini tentunya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan publik dan mengelola keuangan negara secara bijak.
Oleh
: Muna Zahida Nuresti
