Esensi Wakaf Tunai dalam Mensejahterakan Umat

Esensi Wakaf Tunai dalam Mensejahterakan Umat

Tuesday, November 24, 2015 Add Comment
Esensi Wakaf Tunai dalam Mensejahterakan Umat

Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 perekonomian indonesia makin diambang pintu kehancuran. Banyak masalah yang timbul dalam perkembangan ekonomi mulai dari pembagian pendapatan yang tidak merata serta berbagai masalah lainnya yang bermuara pada masalah kemiskinan yang dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini. Bahkan karenanya Indonesia menjadi salah satu negara pengutang terbesar didunia. Dengan keadaan seperti ini, kita perlu memikirkan suatu strategi  guna mengatasi ketergantungan kita terhadap hutang luar negeri. Salah satunya dengan digulirkannya wakaf tunai atau uang di Indonesia, karena selama ini umat islam di Indonesia hanya mengenal wakaf-wakaf barang tak bergerak.
Wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah perbankan islam. konsep wakaf uang dibawa kembali oleh MA. Mannan melaluipembentukan Social InvestmentBank Limited (SIBL) di bangladesh  sejak 22 november 1995 yang dikemas dalam mekanisme instrumen Cash Waqf Certificate. Sertifikat wakaf uang tunai inovasi M.A. Mannan memiliki manfaat praktis. Baik si kaya maupun orang biasa dapat berwakaf sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya dulu. Meskipun hanya 100 ribu, misalnya, wakaf dapat diterima oleh LKS-PWU. Di Indonesia wakaf tunai diatur dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tepatnya pasal 16 ayat 1 dan 3.
Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. Dengan demikian, dalam wakaf uang harus diberikan dulu kepada nadzhir, tidak boleh langsung diberikan kepada mauquf ‘alaih. Di Indonesia yang berupaya menjadi nazhir wakaf uang dengan keragaman konsep dan aplikasinya yaitu Baitul Mal Muamalat, Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan PKPU.
Dalam sejarah islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (abad 8 M), salah seorang madzhab hanafi. Imam Zufar menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui mudharabah dan keuntungannya dibelanjakan untuk charity. Namun, wakaf uang baru menemukan bentuknya yang matang pada masa Turki Usmani. (abad ke-16 M).
Di Timur Tengah, wakaf uang sudah lama dipraktekan. Di mesir, misalnya, Universitas Al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang  dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku nazhir hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan, Pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahan. Di indonesia salah satu lembaga yang menerapkan wakaf uang adalah Pondok Modern Gontor Ponorogo (PMDG). Hingga tahun 2006, PMDG memiliki aset tanah wakaf seluas 618,45 ha dan 27 macam unit usaha. Seperti untuk  sektor pertanian, rata-rata hanya 600 juta per tahun, hasil dari sawah seluas 250 ha dan sisanya dialokasikanuntuk kampus, tanah kosong, tanah yang kering. Ini berarti pemberdayaan wakaf tunai belum terlaksana seratus persen.
Dengan demikian dapat dilihat pengaruh potensi keberhasilan wakaf tunai dan ketahanannya dalam  menghadapi krisinya perekonomian suatu negara. Apalagi jika diterapkan di negara indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa. Bisa dipastikan segala masalah kemiskinan yang dihadapi rakyat bisa teratasi dan rakyat akan hidup dengan sejahtera.
 shofiyyah (staff media dan jurnalistik ForSHEI 2015)
 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam al-Ghazali

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam al-Ghazali

Friday, November 20, 2015 Add Comment


 Hasil gambar untuk Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi

Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi lahir di Tua (Meshed), sebuah kota kecil di Khurusan (Iran) tahun 450 H (1058 M) dan meninggal 505 H (1111 M). beliau di juluki Hujjatul Islam. sejak kecil Imam al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Karya beliau antara lain: Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, Fazaih al-Batiniyah wa Fazail al-Mustaziriyah, al-wasit, al-Basit, al-wajiz, al-Iqtisad fi al-I’tiqad, Risalah al-Qudsiyyah, Qawa’id al-‘Aqaid, Jawahir al-Quran, Bidayat al-Hidayah, a-Qistas al-Mustaqim, al-Arba’in fi Usul ad-Din, Ihya’Ulum ad-Din, al-Munqiz min ad-Dalal, al-Mustasfa min ‘ilm al-Usul, Iljam al-Awam ‘an ‘Ilm al-Kalam, dan karyanya yang terakhir Minhaj al-‘Abidin.
Menurut al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi mampu mencerminkan semua warna (nilai atau harga barang-barang komoditas yang lain). Al-Ghazali tidak menggunakan istilah ekonomi, melainkan memilih istilah ‘ilm al-kasb, ‘ilm al-‘uqud dan iqtishad. Kata iqtisad yang berasal dari kata qasada mempunyai arti “seimbang” (equilibrium, balanced) dan tengah-tengah (in between). Dalam al-Qur’an istilah iqtisad disebutkan sebanyak enam kali. Konsep ekonomi al-Ghazali terkait erat dengan pandangannya terhadap eksistensi manusia sebagai homo-economicus. Menurutnya, manusia dilahirkan dengan membawa naluri untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini didorong akan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (al-isytigal ad-dunyawiyah), yaitu kebutuhan akan makan, tempat tinggal dan pakaian.
Uang menurut al-Ghazali adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (medium of exchange). Sedangkan teori evolusi uang yaitu kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator), barang tidak dapat dibagi-bagi (indivisibility of goods), dan keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants). Fungsi uang antara lain: Qiwam ad-dunya, alat at-tabadul atau al-mu’awidah, dan sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain.
Dalam padangan al-Ghazali para pelaku riba tergolong kedalam kelompok kufur nikmat. Menurut Beliau ada dua macam riba: Riba fadl dan Riba nasi’ah. Pelarangan Menimbun Uang (Iktinaz/Money Hoarding) menurut Al-Ghazali tujuan dibuatnya uang adalah agar Ia beredar dalam masyarakat sebagai sarana dalam sebuah proses transaksi dan bukannya untuk dimonopoli. Uang yang apabila ditarik dari sirkulasi dan ditimbun oleh seseorang maka akan berdampak buruk bagi perekonomian, Sebab dengan demikian jumlah uang beredar (JUB) akan berkurang. Larangan penimbunan uang (kanz al-mal, money hoarding) terdapat dalam firman Allah: “Dan barang siapa menimbun emas dan perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka akan siksa yang teramat pedih.” (Q.S At-Taubah :34)
Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersikap fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Teori evolusi pasar menurut al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.
Hierarki produksi menurut al-Ghazali ada tiga: Industri dasar, aktivitas penyokong, dan aktivitas komplementer. Al-Ghazali juga lebih dahulu membahas tentang pembagian kerja dalam mengoperasikan suatu lembaga keuangan dalam sebuah negara.

Party (Staff Media dan Jrnalistik ForSHEI 2015) 

Kongres Ke-3 AFEBI (Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia)

Thursday, November 19, 2015 Add Comment
Rabu (18/9), Kongres Ke-3 AFEBI (Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia)
LOUNCHING KULIAH PERDANA AFEBI
Melalui Video Conference yang diselenggarakan di Aula Bank Indonesia dan Kampus A FE UNTAN Pontianak, Kalimantan Barat. Yang di Brodcast serentak di 9 FE PTN se Indonesia yaitu,
1. Universitas Teuku umar, Meulaboh
2. Universitas Sumut, Medan
3. Universitas Andalas, Padang
4. Universitas Sriwijaya, Palembang
5. Universitas UIN Walisongo, Semarang
6. Universitas Diponegoro, Semarang
7. Universitas Brawijaya, Malang
8. Universitas Hasanudin, Makassar
9. Ga. Kantor Pusat Telkom, Jakarta 

ACADEMIC ENRICHMENT
Bank Indonesia (Deputi Gubernur Bank Indonesia) "New Approach In Management Education To Develop HR Competencies During MEA Implementation" Oleh : Prof.Dr.Jann Hidajat, M.SIE (Presiden Knowledge Management Society Indonesia, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB)
INDUSTRIAL ENGAGEMENT
Direktur Enterprise & Business Services, PT Telkom, "Building Digital Academy Society : Enhancing World Class Higher Education" Oleh : Ir.Muhammad Awaluddin, MBA
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Oleh : Dr. Susy Liestiowaty "Kolaborasi Industri Perbankan dan Pendidikan Tinggi Mempersiapkan MEA"

Dalam acara ini, Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diberi kesempatan untuk mewakili seluruh PTAIN se Indonesia untuk mengikuti kuliah Teleconference membahas berbagai materi dan isu ekonomi Indonesia terkini.
Mahasiswa dari UIN Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 40 mahasiswa yang terdiri dari
Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
HMJ Ekonomi Islam
HMJ Perbankan Syariah
HMJ Akuntansi Syariah
HMJ D3 Perbankan Syariah
Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI)
Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM)
LPM Invest
Komunitas Bisnis (KOBI)

Raissa Melinda (BPH ForSHEI 2015)

Rahn "Sistem Gadai Sesuai Syariah"

Monday, November 16, 2015 Add Comment



Pegadaian Syariah
Seiring kemajuan teknologi sekarang ini banyak lembaga menawarkan jasa pinjaman salah satunya adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum). Adapun latar belakang didirikanya pegadaian berbasis syariah yaitu sebagai wujud kemaslahatan dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat melakukan pinjaman dan terbebas dari rentenir Dengan motto “mengatasi masalah dengan syariah”.
Konsep syariah dalam Rahn
Untuk mengenalkan pegadaian syariah kepada masyarakat maka dibutuhkan pengenalan tentang halal dan haram, akan tetapi masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang rasional dan cerdas. Sehingga untuk mengetahui apakah pegadaian syariah sesuai dengan konsep islami atau tidak, maka perlu pemahaman secara mendalam mengenai apa itu pegadaian syariah atau Rahn.
            Dasar hukum diperbolehkanya transaksi rahn dalam islam terdapat dalam surat al baqarah ayat 282 dan 283. Dan di dukung oleh hadis nabi yaitu “ Nabi SAW bersabda: tidak terlepas kepemilikan gadai dari pemilik yang menggadaikanya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”(HR Asy’syafii,al Daraquthni dan Ibnu Majah). Atas dasar ini maka jelas bahwa hukum gadai adalah boleh.
Sahnya perjanjian gadai perlu adanya rukun dan syarat dalam pelaksanaanya, adapun rukun dan syaratnya adalah : 1) ijab qabul (sighot), 2) orang yang bertransaksi (aqid) meliputi adanya rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), syarat rahin dan murtahin adalah dewasa, berakal, atas kemauan sendiri. 3) adanya barang yang digadaikan (marhun), syarat barang dapat diserahterimakan, jelas, milik rahin. 4) marhun bih (hutang), syaratnya hutang harus diketahui oleh rahin dan murtahin.
Hukum pemanfaatan barang gadai dalam syariah pada prinsipnya tidak di perbolehkan dimanfaatkan, bisa dibolehkan apabila rahin tidak bisa melunasi hutang, sebagai ganti untuk upah dalam melunasi pinjaman yang diterima. Akan tetapi terdapat banyak pendapat dari para ulama. salah satunya yaitu imam syafi’i yang mengatakan bahwa rahin dibolehkan memanfaatkan apabila tidak menyebabkan berkurangnya nilai suatu barang tersebut.
Implementasi dan mekanisme pegadaian syariah
Pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri dalam implementasinya seperti yang diatur oleh dewan syariah nasional bahwa pegadaian syariah tidak menekankan adanya bunga pada barang yang digadaikan, tetapi dalam memperoleh keuntungan dengan memberlakukan fee untuk biaya administrasi, pemeliharaan, perawatan serta penyimpanan atas barang tersebut. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.
 Untuk memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat cukup menyerahkan barang sebagai jaminan atas pinjaman. Kemudian barang tersebut akan ditaksir oleh orang yang ahli yakni staf penaksir sebagai patokan perhitungan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90 % dari nilai taksiran. Jadi, nilai pinjaman  selalu rendah dari nilai taksiran.
Kewajiban nasabah melunasi pinjaman apabila telah jatuh tempo. Seandainya  nasabah tidak bisa melunasi pinjaman sampai waktu jatuh tempo maka murtahin meminta izin kepada rahin untuk menjual barang tersebut untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh sipenggadai maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada sipenggadai.     
Demikianlah konsep dasar pegadaian syariah yang menerapkan sifat kehati-hatian dalam segala hal yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Dapat kita lihat bahwa pegadaian syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi dengan halal.[1]

 Ficky (Staff Bidang Media dan Jurnalistik ForSHEI 2015)







[1] Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hal 112-129.
Dasar-dasar Pengambilan Suatu Hukum dan Metode Istinbath

Dasar-dasar Pengambilan Suatu Hukum dan Metode Istinbath

Sunday, November 15, 2015 Add Comment


Gambar terkait

Semarang, Kamis (12/11) Seperti biasa Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI)  mengadakan diskusi rutinan senin kamis yang bertempat di samping Audit 2 tepatnya di bawah pohon beringin. Tepat pukul 16.00 WIB diskusi dimulai dengan penuh semangat oleh kader ForSHEI 2015,  diskusi kali ini bertemakan “Dasar-dasar pengambilan suatu hukum dan metode istinbath”, dengan pendampingan oleh saudara Nafis Ghifari. Tidak seperti biasanya, diskusi kali ini dibuka oleh kader ForSHEI  2015 Annisa Chusnul C. dengan membaca basmallah bersama-sama.
            Penyampaian materi diskusi disampaikan oleh Nafis Ghifari dengan penuh semangat, dan teman-teman juga sangat antusias sekali dalam menyampaikan pendapatnya. Materi diskusi diawali dengan me-review kembali materi-materi yang telah didiskusikan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian ushul fiqih. Apa itu Ushul Fiqih? Menurut pendapat Elka Anggraini, Ushul berarti landasan tempat membangun sesuatu, dan berdasarkan pendapat dari Ahmad Abdul Rosyad, ushul berarti landasan atau dasaran dari sesuatu. Selanjutnya Nafis Ghifari menambahkan bahwa ushul yaitu maa bunayya ‘ala ghairihi, yang artinya sesuatu yang dibangun untuk membangun sesuatu. Dapat diambil kesimpulan bahwa kata ushul berarti sesuatu yang dijadikan landasan untuk membangun sesuatu.
            Sedangkan arti Fiqih berdasarkan penjelasan Nafis Ghifari yaitu pemahaman seorang mukallaf yang disusun untuk melakukan ibadah-ibadahnya berdasarkan alqur’an dan hadits. Jadi, pengertian Ushul Fiqih yaitu suatu landasan bagi seorang mukallaf dalam memahami hukum-hukum untuk melakukan ibadah-ibadahnya berdasarkan Alqur’an dan hadits. Apa sih perlunya fiqih? Fiqih sangatlah perlu bagi kita para mukallaf, karena Alqur’an dan hadits pengertiannya masih sangat global dan kami membutuhkan penjelasan yang lebih memahamkan kami atas hukum yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut, dengan cara kita belajar fiqih. Darimanakah fiqih berasal? Fiqih berasal dari ijtihad para ulama dalam menggali suatu hukum yang berdasarkan Alqur’an dan Hadits.
            Penggalian suatu hukum dalam ushul fiqh disebut dengan Istinbath. Dalam pembahasan Istinbath, kami mengibaratkannya dengan menggali sebuah tanah. Kita menggali sebuah tanah, tentunya kita harus memiliki alat untuk menggali, dan alat untuk menggali suatu hukum dalam metode istinbath  adalah Alqur’an dan Hadits. Setelah kita menemukan alat untuk menggali, selanjutnya kita harus tahu bagaimana cara kita menggali tanah. Dalam metode Istinbath, cara menggali suatu hukum yaitu dengan metode Ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh suatu hukum syara’ dengan menggali suatu hukum yang berdasarkan Alqur’an dan Hadits. Seseorang yang melakukan Ijtihad dinamakan mujtahid, menjadi seorang mujtahid tentulah memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, sedikitnya seorang mujtahid adalah seorang yang mengerti dan faham akan tujuan-tujuan syari’at dengan sepenuhnya dan mampu melakukan istinbath berdasarkan faham dan pengertiannya terhadap tujuan-tujuan syari’at tersebut. Contoh hasil dari ijtihad yaitu ijma’ dan qiyas, ijma’ merupakan suatu kesepakatan para ulama dalam mengambil hukum yang berdasarkan Al-qur’an dan hadits, sedangkan qiyas yaitu menyamakan suatu hukum yang belum ada dalam Alqur’an dan Hadits dengan hukum yang sudah ada dalam kedua sumber hukum tersebut dengan menggunakan illatnya.
            Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 17.30 WIB, dan itu tandanya kami harus mengakhiri diskusi yang sangat menarik ini. Diskusi kembali ditutup oleh kader ForSHEI 2015 dengan membaca Hamdalah bersama-sama dan diakhiri dengan tos bersama ala KSEI ForSHEI. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya dengan pembahasan mengenai “Kaidah-Kaidah Fikih”. .
Salam Ekonom Robbani!!!

Vivi Liana (staff Kajian dan Penelitian ForSHEI 2015)