Akad Jual Beli dan Pasar Modal Syariah

Tuesday, October 31, 2017 Add Comment
Senin, 30/10 - Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) UIN Walisongo Semarang kembali mengadakan kegiatan rutin yaitu diskusi primer yang merupakan salah satu program kerja dari bidang kajian dan penelitian dan kegiatan ini dilakukan dua kali dalam satu minggu. Diskusi yang bertujuan untuk mempertemukan dan menyatukan pendapat dalam rangka pengambilan kesimpulan dan melatih keberanian dalam mengeluarkan pendapat secara logis, dari diskusi para kader mampu menghargai pendapat orang lain. Selain itu, menambah wawasan yang didapat dari luar kelas juga diharapkan para kader lebih mampu menguasai materi pembahasan diskusi sebelum mendapatkan materi tersebut dari mata kuliah.

Diskusi dimulai dengan membaca Surat al-Fathihah. Pada diskusi kader 2017 akan membahas “Akad Jual Beli”. Jual beli adalah proses tukar menukar atau menukar barang yang satu dengan barang lain. Dalam jual beli terdapat rukun yakni: pertama, dua pihak yang melakukan jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Kedua, obyek jual beli atau barang yang digunakan untuk jual beli. Syarat barang jual beli adalah barang yang digunakan harus halal, barang harus jelas asal usulnya, dan barang yang digunakan sepenuhnya dalam kepemilikan. Ketiga, jual beli tidak harus dalam satu majlis (satu tempat). Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam ada 7, yaitu: pertama, jual beli salam yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Contohnya: jual beli barang di internet. Kedua, jual beli istishna yaitu jual beli dalam bentuk pesanan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan pemesan. Contohnya: pemesanan pembuatan kursi. Ketiga, jual beli murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis. Contohnya: makelar motor. Keempat, jual beli muqayadhah yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu (barter). Contohnya: menukar beras dengan jagung. Kelima, jual beli wadhiah yaitu kebalikan dari jual beli murabahah. Adalah menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok. Contohnya: seorang menjual handphone (HP) yang baru dibelinya dengan harga Rp.500.000,- .Namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia menjual HP tersebut dengan harga Rp. 450.000,-. Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, selama hal itu dibangun atas prinsip saling rela (‘an–taradin), dan bukan karena paksaan. Keenam, jual beli musawamah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi, dan jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang. Ketujuh, jual beli sharf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis (transaksi mata uang asing). Seperti, menjual rupiah dengan dolar Amerika, hukum jual beli ini adalah mubah (boleh). Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 28 tahun 2002.

Pada diskusi kader 2015-2016 membahas “Pasar Modal Syariah”. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kriteria pasar modal syariah, yaitu produk yang sesuai dengan syariah, sumber dana yang dihasilkan dari hutang yang berbasis bunga tidak lebih dari 45%, total pendapatan yang dihasilakan dari non halal tidak lebih dari 10%. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan perusahaan kepada kepada masyarakat. Ada banyak pengertian-pengertian yang sebaiknya kita ketahui dalam dunia pasar modal. Pertama, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yaitu kumpulan seluruh saham diseluruh Indonesia baik secara konvensional maupun syariah. LQ45 merupakan kumpulan 45 saham terbaik. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) yaitu kumpulan saham yang berbasis syariah diseluruh Indonesia. JII (Jakarta Islamic  Indeks) merupakan kumpulan 30 saham syariah terbaik diseluruh Indonesia. Saham-saham terbaik dapat berubah dalam waktu 6 bulan, karena saham diperiksa setiap dua kali dalam 1 tahun. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi: pertama, saham syariah secara konsep saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Kedua, sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islqamic bonds). Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu asset atau proyek, setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada asset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal, imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Ketiga, unit penyertaan dari reksa dana syariah. Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksa dana syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan cleansing (pembersihan).

Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 17.45 petang, Seluruh kader antusias mengikuti jalannya diskusi dan saling melempar memberikan pendapat dan sesi tanya jawab semakin menambah keseruan jalannya diskusi. Namun, pada akhirnya waktu diskusi pun diakhiri dan notulensi segera membacakan kesimpulan hasil diskusi. Diskusi ditutup dengan membaca al-Hamdalah. Sebelum meninggalkan tempat, para kader melakukan tos bersama.



For Accounting : Yuk Belajar Akuntansi

Sunday, October 29, 2017 Add Comment

           
 Semarang, 29/10 – Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) untuk pertama kalinya mengadakan acara “For Accounting”, yang bertempat di gedung L2 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Acara ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada anggota forshei mengenai akuntansi. Mengingat betapa pentingnya akuntansi dalam segala bidang kehidupan, agar anggota forshei lebih mengerti dan mempunyai bekal mengenai akuntansi yang baik dari sebelumnya yang hanya sekedar tau. Dalam acara For Accounting ini diisi oleh Bapak Warno, S. E, M. Si yang merupakan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.

          For Accounting dimulai pukul 08.00 WIB dengan acara pembukaan yang dibuka oleh pembawa acara saudari Riza, Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh ketua umum forshei saudara Muhammad Firdaus. Sambutan yang kedua yaitu dari MPF Saudara Ahmad Arif Widodo. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai akuntansi. Di sini dilatih mempelajari akuntansi dari beberapa sisi. Di lihat dari sisi fungsi dan kegunaannya, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat  dalam pengambilan keputusan. Menurut kegiatannya, akuntansi merupakan seni mencatat dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Dari proses akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan. Dimana stakeholders laporan keuangan syariah antara lain seperti; perusahaan, pemerintah, karyawan, investor, pelanggan, masyarakat, pemilik modal, pemasok, mitra usaha, dunia akademik, dsb. Keseluruhan lembaga tersebut sangat membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil beberapa keputusan. Dari laporan keuangannya bisa dilihat bagaimana kondisi keuangannya. Jika kondisi keuangannya buruk maka para investor, pemilik modal, mitra usaha, pemasok akan bisa menentukan apakah akan menanamkan modal, saham atau mau bermitra usaha atau tidak.

            Jangkauan akuntansi sendiri ada beberapa macam seperti, yang pertama yaitu akuntansi management. Dimana akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern managemen yang membutuhkan. Yang kedua yaitu akuntansi keuangan, akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan bagi pihak yang bekerjasama dengan perusahaan atau entitas lain. Yang ketiga yaitu akuntansi pemerintah, yaitu akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan untuk pemerintah. Keempat yaitu audit, dimana akuntansi ini bertujuan untuk menilai laporan keuangan. Yang kelima yaitu akuntansi syariah, yaitu akuntansi untuk entitas syariah yang dihasilkan oleh pengelola perusahaan. Ada banyak jangkauan lainnya seperti pajak, dan sistem informasi. Mereka sama-sama membutuhkan akuntansi untuk memanage laporan keuangan mereka.

            Akuntansi sangat penting karena semua lapisan membutuhkan akuntansi untuk mengatur semua keuangannya. Namun dalam pelaksanaannya akuntansi selalu mengalami perkembangan sesuai dengan banyaknya permasalahan keuangan yang ada di dunia nyata. Dengan itu maka dilakukan upgrading terus menerus mengenai ilmu akuntansi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Disini akuntansi sudah seperti dokter keuangan, kenapa dikatakan seperti itu? karena ilmu kedokteran selalu berubah sesuai dengan banyaknya penyakit aneh yang bermunculan selain itu untuk menempuh career akuntansi harus sekolah profesi , melakukan ujian-ujian sertifikasi  serta sekolah lebih tinggi lagi. layaknya kedokteran yang harus melewati stara satu, co as, pendidikan dokter umum, baru pendidikan sprecialis.

          Terlepas dari itu semua, akuntansi mempunyai sejarah sendiri. Akuntansi pada awalnya muncul tahun 1775. Dahulu belum dikenal istilah akuntansi, namun dikenalkan istilah pembukuan dan caranya dengan metode single entry atau double entry. Untuk akuntansi syariah sendiri sejarahnya berawal dari tahun 1992-2022, pada periode ini sudah ada entitas syariah tapi aturan tentang akuntansi syariah belum ada. Salanjutnya pada periode 2002-2007 sudah ada PSAK No. 59 untuk perbankan syariah.  Pada tahun 2007 hingga sekarang sudah ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDLPPLKS) dan PSAK syariah. Siklus akuntansi yang dipake untuk pembuatan laporan keuangan saat ini dimulai dari bukti transaksi kemudian diposting di jurnal, setelah diposting di jurnal maka diposting ke buku besar, setelah itu diposting di neraca saldo, habis itu dibuat jurnal penyesuaiannya dan yang terakhir pembuatan kertas kerja, dan jadilah laporan keuangan.

            Sesuai yang telah dijelaskan pak Warno, untuk membuatan jurnal dapat dengan menggunakan rumus: Harta = Hutang + Modal. Dimana jumlah komponen aset sama dengan jumlah komponen kewajiban dan modal. Transaksi-transaksi perusahaan berpengaruh pada jumlah komponen-komponen tersebut, tapi jumlah aset akan selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal.

           Setelah pemaparan mengenai akuntansi, peserta diminta untuk mengerjakan latihan pembuatan jurnal. Setelah selesai mengerjakan, mereka diminta untuk menjawab jurnalnya. Dan dipilih 10 peserta yang beruntung untuk menjawab jurnal itu.

            Berikut ini adalah hasil jurnal yang dikerjakan oleh peserta:
Transaksi
Harta

Utang


Kas
Piutang
Utang
Modal
Setoran Modal
6.000.000


6.000.000
Dibeli alat refarasi
( 1.000.000)


( 1.000.000)

5.000.000


5.000.000
Beban iklan
(900.000)


(900.000)

4.100.000


4.100.000
Dibeli alat kantor
( 100.000 )


( 100.000 )

4.000.000


4.000.000
menerima jasa angkut
500.000


500.000

4.500.000


4.500.000
Beban ansuransi
(1.200.000)


(1.200.000)

3.300.000


3.300.000
Pembebanan angkutan barang
3.750.000

3.750.000


Saldo
3.300.000
3.750.000

7.050.000






            Setelah itu dilakukan tanya jawab antara peserta dan pemateri. Para peserta sangat antusias dalam bertanya. Bisa dilihat dari banyaknya peserta yang bertanya tentang materi tersebut.

            Acara yang tersebut di akhiri dengan Penyerahan Kenang-kenangan berupa sertifikat kepada Bapak Warno, S. E, M. Si. dan dilanjutkan dengan foto bersama anggota forshei.

BMT dan KSPPS

Friday, October 27, 2017 Add Comment
 

Kamis, (26/10)-Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) UIN Walisongo Semarang kembali melakukan diskusi primer yang merupakan agenda rutin setiap minggunya pada hari senin dan kamis. Diskusi kali ini bertempat di taman kecil samping auditorium 2 kampus 3, diskusi dimulai pada pukul 16.00 dan berakhir pada pukul 17.45. Diskusi ini merupakan tempat bagi kader forshei untuk mengungkapkan pendapat, tempat bertukar informasi serta menjalin tali persaudaraan yang kuat sehingga dapat membentuk kader-kader yang aktif dengan solidaritas tinggi.

Diskusi dimulai pada pukul 16.00, dan dibuka dengan membaca surah alfatihah semoga diberi kelancaran selama diskusi dan juga ilmu yang bermanfaat. Dalam diskusi kali ini dibagi dalam 3 kelompok kecil yaitu 2 kelompok dari kader 2017 dan 1 kelompok untuk kader 2016. Pembahasan materi pada diskusi kali ini adalah tentang  “Bmt dan Koperasi untuk kader 2016 “Akad dan Riba untuk kader 2017.

Bmt merupakan singkatan dari Baitul mal wa tamlik yaitu salah satu sebuah lembaga yang menangani mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Langkah bmt antara lain untuk mendorong kegiatan menabung dan meningkatkan kegiatan ekonominya. Bmt umumnya bersifat regional artinya berdiri untuk mengembangkan daerahnya, karena bmt berbasis pada pengembangan ekonomi pada daerah tempat bmt berdiri. Dalam regulasi bmt berinduk pada koperasi, artinya bmt juga berbasis keanggotaan. Dalam bmt juga terdapat transaksi yang sama dengan bank pada umumnya, seperti menabung, simpan pinjam simpanan berjangka dll. Jika terdapat pertanyaan mengapa memilih Bmt daripada bank, padahal produk yang dihasilkan sama? Karena bmt lebih memasyarakat, dengan kata lain bmt lebih dekat dengan masyarakat juga pengurus atau pengelola dari bmt. Biasanya, yang dekat adalah orang-orang yang berdomisili di daerah tempat bmt berdiri, sehingga dari segi emosional kita akan mudah percaya pada bmt karena sudah mengenal si pengelola dari bmt tersebut. Juga terkait dengan jarak, jika bank biasanya terdapat di daerah perkotaan, namun bmt bisa berdiri dalam lingkup desa sehingga akses yang ditempuh lebih dekat daripada bank.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berorientasi pada asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem yang dipakai pada koperasi juga merupakan sistem keanggotaan, asas kekeluargaan disini yang dimaksud adalah saling berkaitannya antara anggota yang satu dengan yang lain. Koperasi dapat berdiri di tingkat terkecil yaitu desa hingga tingkat nasional, dalam tingkat desa biasanya koperasi melayani pembiayaan seperti tabungan, simpan pinjam dan lain-lain. Adapun jenis-jenis koperasi dibagi menjadi 4 yaitu: Koperasi produksi yaitu koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang, koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang, koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan, koperasi serba usaha yang terdiri atas berbagai jenis usaha. Adapun peran dan tugas koperasi adalah meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

         Selanjutnya, diskusi kader 2017 membahas tentang Akad dan Riba. Akad ialah perjanjian atau ikatan antara kedua belah pihak sesuai dengan syariah islam yang berdampak pada objek. Rukun Akad terdiri dari aqid (orang yang akad), shigot (ijab kabul), ma'qud alaih (benda yg diakadkan), maudhu’ al-‘aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad). Syarat-syaratnya tidak menyalahi (sesuai) syariat, suka sama suka (kerelaan kedua belah pihak), dan jelas bentuk akad tersebut. Contohnya dalam kasus akad jual beli apabila penjual lupa memberitahu kekurangan (kelemahan) produk kepada pembeli, lalu bagaimana hukum akadnya? penjelasannya akad pertama gagal dan digantikan dengan akad yang baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

   Riba secara bahasa ialah tambahan. Beberapa pengertian mengenai riba yang pertama, membungakan harta yang dihutang pada orang lain, kedua melebihkan atau menggembungkan, ketiga meminta tambahan pada yg diutangkan. Kesimpulannya berarti riba ialah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Macam-macam riba ada 4 diantaranya adalah, riba fhadl yakni yang terjadi sebab tukar menukar benda, barang sejenis (sama) dengan tidak sama ukuran jumlahnya, kedua riba nasiah yakni riba yang memberi tambahan pada suatu barang dari dua barang yang ditukar (dijualbelikan) sebagai imbalan dari diakhirkannya pembayaran, ketiga, riba qhardi yakni riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yg berhutang, keempat riba jahiliyah yakni riba ini terdapat pada hutang yang dibayar melebihi dari pokoknya, hal ini dikarenakan si peminjam tidak mampu untuk membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan. Banyak ayat al-Qur'an yang menerangakan tentang riba. Adapun ayat-ayat tentang riba ada QS. Ar rum (39) [riba ialah tambahan], QS. An nisa (161) [larangan mnggunakan harta riba], QS. Ali-imron (130) [larangan memakan harta riba yg dilipat gandakan], QS. al Baqarah (279) [riba itu haram].

Itulah beberapa hasil diskusi pada hari ini. Tak terasa waktu berjalan hingga pukul 17.45. Para kaderpun masih antusias untuk menyampaikan pendapatnya, berhubung waktu yang semakin larut sore, jadi diskusi diakhiri dan dilanjutkan dengan notulensi membacakan kesimpulan hasil diskusi . Dengan adanya diskusi ini para kader merasa puas karena banyak ilmu yang didapat juga dengan diskusi seperti ini dapat mempererat persaudaraan antar sesama kader. Diskusi diakhiri dengan membaca hamdalah dan melakukan tos bersama.

Bank Indonesia Goes to Village "Ini Uang Baru, Bukan Uang Palsu"

Thursday, October 26, 2017 Add Comment
     
 Demak, 25/10 – Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk yang ketiga kalinya mengadakan acara BI goes to Village dengan tema “Ini Uang Baru, Bukan Uang Palsu”, yang berlokasi di Mranggen tepatnya di Balaidesa Candisari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Acara ini dihadiri oleh tim KKN UIN Walisongo Semarang, perangkat desa, dan masyarakat sekitar Candisari. Acara ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya warga desa Candisari tentang uang baru dan mengantisipasi beredarnya uang palsu, yang kebanyakan dari masyarakat masih meragukan akan uang baru tersebut dalam bertransaksi. Pada acara BI goes to Village ini di isi oleh Bapak Ari Dwi Nugroho selaku perwakilan dari Bank Indonesia.

       Acara dimulai pukul 08.00 WIB dengan membacakan ayat suci al-Qur’an oleh Iik Burhanudin Azhar, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh saudari Marina, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh koordinat posko 04 KKN UIN Walisongo Semarang yang diwakili oleh saudara Lutfi Hakim, sambutan kedua yaitu dari ketua umum forshei saudara Muhammad Firdaus, kemudian sambutan ketiga yaitu dari kepala desa Candisari bapak Suratman yang diwakili oleh bapak Muridno selaku sekertaris desa. Acara selanjutnya yaitu menyaksikan video edukasi dari Bank Indonesia. Kemudian penyampaian materi oleh Bapak Ari Dwi Nugroho sebagai perwakilan dari Bank Indonesia. Beliau mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pemalsuan uang dikarenakan pada tahun 2017 ini, Bank Indonesia merilis dan mengeluarkan uang baru mulai dari koin sampai pecahan uang lembaran. Beliau disini juga menuturkan untuk bersama-sama memberantas beredarnya uang palsu, dengan cara membagi ilmu kepada masyarakat bagaimana mengenali uang asli dan bagaimana untuk mendistribusikan uang baru. Untuk mengenali uang rupiah dan uang itu asli ada tiga tahapan. Pertama, menurut UU nomer 7 tahun 2011 pasal 3 tentang mata uang disebutkan bahwa setiap pecahan uang yang ditetepakan oleh Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah. Kedua, Bank Indonesia dalam mengeluarkan uang baru harus ada beberapa tahapan, yaitu: tahap perencanaan, Bank Indonesia dengan kementerian keuangan bekerjasama tentang perencanaan pengadaan uang baru kemudian disetujui oleh pemerintah, bila pemerintah itu menyetujui kemudian Bank Indonesia baru mencetak. Tahap pengeluaran atau pengenalan lewat media massa ke masyarakat, lewat media sosial dan berbagai media lainnya. Tahap pengedaran, pada tahap ini Bank Indonesia mulai mengedarkan beberapa uang baru dan sudah sah digunakan sebagai barang transaksi dipasaran. Tahap penarikan dan pencabutan uang lama, masa penukaran uang lama dengan uang baru ini berkisar lima tahun di bank biasa dan lima tahun ke Bank Indonesia. Dan tahap terakhir yaitu tahap pemusnahan uang lama, yaitu uang tidak layak beredar harus ditarik dan dibakar. Kemudian, dalam pengedaran uang baru tentu harus dibarengi dengan penerapan unsur pengamanan dan keamanan uang terkait dengan bahan dan percetakan, terdapat tiga tahapan peran sosok untuk mendeteksi uang apakah itu asli atau palsu. Pertama, untuk mengetahui keamanan uang level terbuka, biasanya ini dilakukan masyarakat umum. Kedua, yaitu level 2 biasanya dilakukan oleh pegawai bank, dengan cara menyinari uang dengan sinar ultraviolet dan dengan loop kaca pembesar. Dan yang terakhir yaitu level tertutup, tahapan ini merupakan tahapan tertinggi dan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain ada tahapan pelaku untuk mendeteksi uang asli, juga ada jumlah jenis unsur pengamanan uang, diantaranya yaitu multicolour latent image, print out atau untuk tuna netra, colour shifting yang bisa dilihat di sebelah kanan bawah, dan juga microtest.

Ketiga, melihat keaslian uang dengan melihatnya dengan mata telanjang apakah warnanya terang dan jelas, dan juga bisa dilihat dengan melihat benang pengaman setiap uang yang ditanam terdapat dalam angka setiap uang. Kejelasan dalam mencetak uang juga memudahkan masyarakat untuk membedakan nominal uang tersebut, bisa dilihat dengan membedakan warna setiap pecahan dan juga dengan gambar yang ada dalam uang tersebut, dan juga meminimalisir uang tersebut diadopsi oleh orang luar negeri. Beredarnya uang palsu bisa disebabkan dalam bertransaksi tidak menyebutkan hal-hal tersebut dan juga bertransaksi ditempat yang mencurigakan, buram atau remang-remang. Maka dari itu, pihak berwajib selalu menghimbau untuk melakukan transaksi ditempat yang terang dan menindak tegas bagi pelaku pemalsu uang. Bank Indonesia menerima penukaran uang rusak setiap hari kamis, dengan persyaratan bahwa 2/3 dari uang itu tidak hilang setengah atau 60 persen di bank-bank umum. Sesuai dengan pasal 22 bahwa Bank Indonesia melayani penukaran uang baik dalam keadaan rusak maupun tidak, pasal 25 bahwa setiap orang dilarang merusak, menjual ataupun membeli nilai setiap uang rupiah yang boleh hanya menukarkannya, pasal 26 ayat 2 bahwa setiap orang dilarang mencetak, menyimpan atau mengedarkan uang palsu, itu sesuai dengan pasal 26 bahwa memalsukan uang dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 milyar, menyimpan uang palsu denda di penjara paling lama 10 tahun, dan denda 10 milyar, mengedarkan uang palsu denda penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 50 milyar dan pada pasal 35 ayat 1 bahwa merendahkan nilai mata uang rupiah akan dijatuhi hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliyar. 

Setelah bapak Ari Dwi Nugroho menyampaikan materinya, para audients pun dipersilahkan untuk bertanya terkait materi tadi. Para audients sangat antusias silih berganti bertanya, karena dari pihak Bank Indonesia memberikan reward bagi siapa pun yang bertanya. Setelah hari beranjak siang, kemudian acara ditutup dengan bacaan Hamdallah.

Fiqh Muamalah dan Lembaga Regulator Industri Keuangan Syariah

Tuesday, October 24, 2017 Add Comment
Senin, 23/10-Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) UIN Walisongo Semarang, kembali mengadakan kegiatan rutin yaitu diskusi  primer yang merupakan salah satu program kerja bidang kajian dan penelitian. Kegiatan ini dimulai pukul 16.00 dan berakhir pukul 17.45 WIB. Tempat pilihan bagi para kader untuk bertukar pikiran dan berdiskusi adalah taman kecil di samping Auditorium II kampus III UIN Walisongo Semarang. Kegiatan ini dilakukan dua kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis, dan diskusi hari ini dihadiri oleh kader 2015-2017. Adanya diskusi ini bertujuan untuk mengembangkan mental kader dalam mengemukakan pendapat dan melatih berpendapat secara sistematis dan logis. Sistem yang dipakai pada diskusi kali ini yaitu membagi menjadi dua kelompok dan masing-masing kelompok dapat mempresentasikan, ketika salah satu kelompok mempresentasikan yang lain mengajukan pertanyaan. Setiap kader boleh saling menyanggah tetapi harus tetap mengedepankan rasa menghargai pendapat.

     Diskusi dibuka dengan membaca surat al-Fatihah. Bagi kader 2017 akan membahas “Fiqh Muamalah”. Fiqh Muamalah, secara bahasa fiqh berarti faham, sedangkan muamalah berarti bertindak. Menurut istilah fiqh muamalah berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan dalam persoalan keduniaan, misalnya persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, dll. Asas hukum fiqh muamalah adalah: asas ilahiyah, asas kebebasan (Al-Huriyah), asas persamaan dan kesetaraan (Al-Musawah), asas kerelaan (Al-Ridha), asas kejujuran dan kebenaran (Ash-shidq), asas tertulis dan kesaksian. Selanjutnya pembahasan harta, secara bahasa harta berasal dari kata mal yang berarti condong, berwujud, dimiliki, disimpan, bernilai. Secara istilah menurut jumhur ulama yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan diwajibkan untuk diganti apabila merusaknya. Macam-macam harta yaitu: pertama, harta Mutaqawwin dan Ghair Mutaqawwin. Mutaqawwin yaitu sesuatu yang boleh di ambil manfaatnya menurut syara'. Contoh menyembelih sapi sesuai syariat islam. Ghair Mutaqawwin yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara perolehannya dan penggunaan. Contoh menyembelih sapi tidak sesuai syariat islam, dading babi. Kedua, harta Mitsli dan Qimi. Mitsli yaitu memiliki kesamaan dalam kesatuan-kesatuannya di pasar atau mudah ditemui di pasar. Contoh pakaian di meter, gandum di timbang, telur di hitung. Qimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuannya atau tidak mudah di temui di pasar (barang sama tetapi berbeda bentuk dan cirinya). Contoh jual beli daging hewan qurban. Ketiga, harta Istihlaki dan Isti'mali. Istihlaki yaitu harta yg di ambil manfaatnya dengan cara merusak zatnya. Contoh korek api. Istihlaki di bagi menjadi dua yaitu, haqiqi yaitu harta yg jelas (nyata) zat nya dan habis sekali di gunakan dan buquqi yaitu harta yang sudah habis nilainya bila telah di gunakan tetapi zatnya masih tetap ada. Contoh utang piutang. Isti'mali yaitu memanfaatkan barang tanpa merusak zatnya. Keempat, harta Manqul dan Ghairu Manqul. Manqul yaitu harta yang dapat di pindahkan. Ghairu Manqul yaitu harta yang tetap dan tidak bisa dipindahkan. Kelima, harta Al-'Ain dan Al-Dain. Al-'Ain yaitu harta yang memiliki nilai dan terbentuk. Misal rumah, tanah. Motor. Al-Dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Keenam, harta Al-'Ain dan Al-Nafi'. Al-'Ain yaitu harta yang memiliki nilai dan berbentuk. Misal rumah, tanah, motor. Al-Nafi' yaitu berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa karena itu tidak berwujud. Contoh saham. Dan yang ketujuh, harta Khosh dan ‘Am. Khosh (khusus) yaitu harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh di ambil tanpa di setujui pemiliknya. ‘Am (umum) yaitu harta yang dimiliki bersama tanpa harus meminta ijin sang pemilik.

      Sementara keseruan diskusi pada kader 2016 tidak kalah menarik, adapun materi yang dibahas yaitu tentang “Lembaga Regulator Industri Keuangan Syariah”. Sebelumnya, pengawasan indusrti keuangan non-bank dan pasar modal dipegang oleh kementerian keuangan dan Bapepam-LK. Karena tugas ini diperebutkan, akhirnya pengawasan keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun terdapat tiga visi OJK, yaitu: mengawasi, mengatur dan melindungi. Maksudnya, visi OJK adalah lembaga pengawas jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada DSN (Dewan Syariah Nasional), yang mempunyai tugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana. Dan juga bertugas mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Sementara dibawah DSN terdapat DPS. Berdasarkan SURAT keputusan DSN No. 3 Tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah dimana penempatannya atas persetujuan DSN. Beberapa fungsi DPS, yaitu: melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada dibawah pengawasannnya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam1 (satu) tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Lembaga lain yang juga bertugas dalam keuangan adalah Pengadilan Agama. Pada umumnya pengadilan agama digunakan ketika adanya sengketa. Baik itu sengketa waris, wakif, ataupun utang piutang. Selanjutnya Badan Arbitrase Syariah Nasional. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa, tidak jauh berbeda dengan pengadilan agama bahwa lembaga ini adalah yang menengahi masalah antara nasabah dan lembaga keuangan. Maksudnya pengadilan agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional di gunakan ketika terdapat sengketa.

        Waktu tak terasa berlalu hingga pukul 17.45, yang mana keseruan berdiskusi masih menyelimuti dan semakin memuncak. Namun, waktu sudah semakin petang dan notulensi pada masing-masing kader segera membacakan hasil diskusi kali ini. Selanjutnya moderator menutup diskusi dengan menabaca al-Hamdalah. Sebelum beranjak meninggalkan tempat, para kader melakukan tos bersama.