EKONOMI ISLAM DAN PRINSIPNYA

EKONOMI ISLAM DAN PRINSIPNYA

Friday, May 10, 2013 Add Comment


Ekonomi Islam ialah pengetahuan dalam penerapan, perintah-perintah yang ditetapkan oleh syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Allah SWT. (Drs. Wahab Zaenuri, M.Ag.).
Sedangkan menurut M. Umer Chapra “Islamic economic was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances.” Ekonomi islam ialah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan.

  1. Prinsip-prinsip atau nilai universal ekonomi islam antara lain:
a.       Tauhid
Tauhid merupakan fondasi dan esensi dasar dari ajaran agama islam. Di mana dengan tauhid manusia mengenal Allah, tujuan hakiki kehidupan manusia di dunia. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, yang meletakkan nilai material dan spiritual secara seimbang.
b.      Adil dan Ihsan
Adil dan baik merupakan konsep mu’amalah yang diajarkan islam kepada ummatnya. Keadilan dan kebaikan yang terwujud dalam keseimbangan dan persamaan dalam kehidupan akan memberikan kesejahteraan yang menyeluruh dalam masyarakat.
c.       Khilafah dan Tanggungjawab
Diturunkannya Nabi Adam dan keturunannya di muka bumi agar mereka menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi dengan segala kewajibannya untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan di bumi. Segala urusan yang telah diberikan Allah kepada manusia akan selalu ada pertanggungjawabannya tanpa terkecuali. 
d.      Bebas dalam bertindak (Freedom to act)
Manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal hidup yang sempurna. Manusia diciptakan mempunyai akal pikiran dan hati nurani guna beraktifitas sesuai jalan yang digariskan oleh Allah. Manusia diperbolehkan menggali sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan bebas. Tidak ada kekangan dan paksaan dalam konsep ini. Namun kebebasan ini tidak bisa diartikan secara tekstual, artinya ada aturan pokok (guide line) sebagaimana yang terdapat dalam fiqih mu’malah yang harus dipatuhi demi terjadinya keseimbangan dalam kehidupan.

Sumber dan karakteristik ekonomi islam
Sumber dan karakteristik ekonomi islam sesuai yang dipaparkan oleh buku Ekonomi Makro Islam; pendekatan teoritis ialah Islam itu sendiri yang meliputi tiga pilar pokok. Pilar-pilar tersebut secara asasi bersama mengatur teori Ekonomi Islam yaitu Asas ‘Aqidah, akhlak, dan asas hukum mu’amalah. Secara ringkas prinsi-prinsip tersebut ialah:

a.       Harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta, karakteristik terdiri dari dua bagian :
  • Pertama, semua harta adalah milik Allah, Firman Allah surat al-Baqarah ayat 284 yang artinya sebagai berikut:

“Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”.

  • Kedua, Manusia adalah khalifah atas miliknya. Hal ini tertuang dalam surat al Hadid ayat 7 yang artinya sebagai berikut:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”
Di dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan kalimat menjadikan kamu menguasainya ialah penguasa bukan dalam arti mutlak. Pada hakikatnya hak milik adalah pada Allah. Dan manusia dijadikan khalifah yang bertanggungjawab atas harta dan diwajibkan atas harta tersebut untuk di nafkahkan sesuai syari’at Allah.

b.      Ekonomi terikat dengan ‘aqidah, syari’ah (hukum) dan moral.
Hubungan antara Ekonomi dengan ‘aqidah telah tampak jelas dalam bebarapa hal, seperti pandangan pandangan islam tentang alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia  Hubungan ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah.
Sedangkan bukti dari adanya hubungan tersebut ialah:
Pertama, Larangan terhadap pemilik harta dalam mentasharrufkan (menggunakan) hartanya jika terjadi madlarat terhadap orang lain (masyarakat) dan lingkungan.
Kedua, larangan penipuan dalam transakasi.
Ketiga, larangan menyimpan/ menimbun emas dan perak ataupun sarana-sarana moneter dan
sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.  
Keempat, adanya larangan pemborosan yang bersifat hedonistic yang mempergunakan sumberdaya tidak semestinya dan di luar batas kebutuhan manusia.

c.       Kese(t)imbangan antara keruhaniaan (spiritual) dan kebendaan (material)
d.      Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat.
e.       Bimbingan konsumsi
f.       Petunjuk invetasi
g.      Zakat
h.      Larangan riba
FIQIH MAKRO EKONOMI ISLAM

FIQIH MAKRO EKONOMI ISLAM

Friday, May 10, 2013 Add Comment

  Kajian fiqih ekonomi makro merupakan kajian yang didasarkan atas teori dan sumber-sumber hukum fiqih mu’amalah dalam memberi patokan atau rules kepada manusia dalam bermu’amalah. Dalam hal ini, kajian fiqih ekonomi makro hanya dibatasi dalam fiqih riba dan fiqih zakat.
Fiqih Riba.
Riba secara etimologi adalah zada yang berarti tambahan (addition), pertumbuhan (growth), naik (rise), membengkak (sweel) dan bertambah (increase). Secara terminologi, riba diartikan sebagai proses transaksi baik tukar menukar sejenis atau proses hutang piutang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana dalam transaksi tersebut diharuskan atau dipersyaratkan adanya margin, fee, atau return oleh salah satu pihak.
Kata riba di dalam bahasa inggris lebih populer dengan istilah Usury yang mengandung dua dimensi, yaitu (1) tindakan atau praktek peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai hukum dan (2) suku bunga (interest rate) yang tinggi. Sejak abad klasik sampai era modern, konsep tersebut dipakai oleh lembaga keuangan modern, terutama oleh perbankan konvensional selama berabad-abad.
Sedangkan dalam perspektif fiqih islam praktek semacam itu tidak diperbolehkan (haram) dengan jelas tanpa pengecualian. Setidaknya pendapat inilah yang lebih masyhur dan normatif diantara khilafiyah para ulama’ yang mengacu pada konsep fiqih klasik bahwa “kullu qardlin jarran manfa’atan fahuwa riba”, artinya setiap hutang yang mendatangkan keuntungan berupa manfa’at adalah riba.
Riba dilarang dalam agama Islam karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dimana, terdapat pihak yang menanggung beban lebih berat akibat bunga (interest) yang diberlakukan, sedangkan di pihak lain mengalami pertambahan keuntungan yang sangat signifikan. Pada dasarnya, dalam praktek riba tidak ada prinsip keseimbangan dan tolong menolong antar sesama.
Fiqih Zakat
Zakat merupakan pilar penting bagi tata kehidupan sosial-religi umat islam. Dimana si kaya (yang telah memenuhi syarat) diwajibkan memberikan sebagian harta mereka (sesuai aturan) untuk diberikan kepada umat yang membutuhkan (8 Ashnaf).
Zakat merupakan pilar agama islam dalam tata perokonomian umat. Zakat adalah jawaban yang tepat untuk menghadirkan pendapatan dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat dan menghapus kesenjangan yang tidak diharapkan oleh sebagian besar orang. Zakat akan memberikan dampak positif bagi orang yang membutuhkan, setidaknya akan mengurangi beban mereka, akan tetapi zakat juga memberikan dampak yang positif pula bagi yang mereka mengeluarkannya.
Dewasa ini, pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional menekankan adanya pemberdayaan ekonomi umat agar mereka lebih produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pengelolaan zakat yang profesional, tidak serta merta memberikan harta zakat kepada mustahiq untuk dikonsumsi dan jauh dari pragmatisme zakat sebelumnya.

PENDAPATAN NASIONAL DALAM TEORI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARI'AH

PENDAPATAN NASIONAL DALAM TEORI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARI'AH

Friday, May 10, 2013 Add Comment

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu (biasanya satu tahun) atau dapat diartikan pula bahwa pendapatan nasional adalah jumlah penghasilan yang diterima pemilik faktor-faktor produksi sebagai balas jasa atas sumbangannya dalam proses produksi dalam kurun waktu satu tahun (periode tertentu).
Perhitungan pendapatan nasional dapat memberikan perkiraan seluruh produk yang dihasilkan di dalam negeri (GDP) secara teratur yang merupakan ukuran dasar dari performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa serta memberikan pemahaman terhadap kerangka kerja hubungan antara variabel makroekonomi yaitu output, pendapatan, dan pengeluaran.
Terdapat tida element penting dalam konsep ini antara lain produk domestik bruto (gross domestic product/ GDP), produk nasional bruto (gross nasional product/ GNP) dan product nasional netto (net national product/ NNP).
GDP merupakan jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ditambah barang dan jasa perusahaan asing yang berprestasi di negara tersebut, tidak termasuk hasil barang dan jasa warga negara tersebut yang berkerja di luar negeri. Sedangkan GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara ditambah hasil barang dan jasa atau pendapatan warga negara tersebut yang berkerja di luar negeri selama satu tahun. GNP Tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan asing yang beroperasi negara tersebut. Dengan konsep GNP tersebut ada perhitungan yang akan menimbulkan ”pembayaran dari luar negeri”. Timbulnya pembayaran dari dalam dan luar negeri akan menimbulkan pendapatan netto luar negeri (PNLN) yang merupakan selisih antara pembayaran dari dalam negeri dengan pembayaran ke dalam negeri. Jika diperbandingkan antara GDP dan GNP maka terdapat kondisi yang mungkin terjadi pada suatu negara:
Ø  GDP > GNP, berarti penghasilan penduduk suatu negara yang berkerja di luar negeri akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan penghasilan orang asing di negara itu dan menunjukkan perekonomian negara belum maju, karena pembayaran ke luar negeri lebih besar bila dibanding dengan pendapatan dari luar negeri yang berarti pula bahwa investasi negara asing lebih besar dibanding investasi negara tersebut di luar negeri.
Ø  GDP < GNP, berarti penghasilan penduduk suatu negara yang berkerja di luar negeri akan lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan orang asing di negara tersebut dan menunjukkan bahwa perekonomian negara relatif maju, karena pembayaran ke luar negeri lebih kecil dibanding pendapatan dari luar negeri serta menunjukan investasi negera tersebut di luar negeri lebih besar.
Ø  GDP = GNP, berarti penghasilan akan sama besar antara penduduk yang berkerja di dalam dan di luar negeri.
Adapun produk nasional netto (NNP) adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun dikurangi penyusutan atau depresiasi dan penggantian modal (replacement). NNP dapat dirumuskan  dengan persamaaan sebagai berikut :
  NNP = GNP – (penyusutan + replacement) 

Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan tiga pendekatan: (1) Pendekatan produksi (production approach), (2) Pendekatan pendapatan (income approach), (3) Pendekatan pengeluaran (expenditure approach).
a.       Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (production approach).
Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (gross value added), dari semua sektor produksi. Penggunaan konsep ini dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda (double accounting). Adapun nilai tambah adalah selisih harga jual produk dengan biaya produksi.
Perhitungan pendapatan dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan  menjumlahkan semua sektor industri yang ada, sektor industri tersebut diklasifikasikan menjadi 11 sektor atas dasar Internasional Standard Industrial Clasification. Kemudian, dalam perkembangannnya perhitungan dengan pendekatan metode ini di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 9 sektor yang meliputi sektor produksi (1) pertanian, perternakan dan kehutanan (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, perseawan dan jasa perusahaan lain, Dan (9) jasa-jasa.
Metode produksi dapat dilihat dengan persamaan sebagai berikut :
Y = ∑ NTb1-9 atau Y = NTb1 + NTb2 + NTb3 ............................+NTb9

Keterangan Y     = Pendapatan nasional
                  NTb   = Nilai Tambah

b.      Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran (income approach).
Metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran oleh masyarakat maupun pemerintah, atau dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi. Pendekatan ini sering disampaikan dengan persamaan sebagai berikut :
 Y = C  + I + G + (X-M)

Keterangan
Y                                 : pendapatan nasional
C (consumption)          : pengeluaran masyarakat berupa konsumsi
I (investment)              : investasi
G (government)           : pengeluaran pemerintah
X-M (export-import)   : ekspor netto diambil dari selisih ekspor dan impor (X= ekspor dan M= impor)

c.       Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (expenditure approach)
Pengertian pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai balas jasa atas penyerahan faktor-faktor produksi yang dimiliki selama tahun yang dinilai dengan satuan nilai uang.
Dengan demikian penghitungan ini merupakan penjumlahan dari sewa tanah, gaji upah, bunga modal atau bagi hasil investasi dan laba pengusaha. Secara matematis dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :
Y = W + I + R + P
            Keterengan :
            Y                                 = pendapatan nasional
            W (wages)                   = upah
            I (interest/ invesment) = bunga (konvensional) atau bagi hasil (syariah)
            R (Rent)                       = sewa
            P (profit)                      = laba pengusaha
            Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dalam perspektif konvensional dengan perspektif syariah terjadi perbedaan yang begitu signifikan. Dalam perspektif konvensional, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan menggunakan bunga (interest/ I) dalam penghitungan matematisnya, sedangkan pendapatan nasional dengan metode pendapatan dalam perspektif islam menggunakan bagi hasil yang diperoleh dari investasi (invesment/ I), karena bunga adalah riba dan dihukumi haram oleh syariat islam.
Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Islam
Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (measure of economic welfare) pada suatu negara. Saat GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Akan tetapi, bagi sejumlah ekonom (ekonom muslim) konsep tersebut ditolak. Mereka mengatakan bahwa GNP per kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, maka hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Seharusnya ukuran kesejahteraan ekonomi dalam konsep GDP atau GNP riil harus mampu menggambarkan kesejahteraan pada suatu negara secara riil. Konsep GDP atau GNP riil dalam ekonomi konvensional tidak mampu menjawab hal tersebut.
Beberapa analisis penerapan konsep GDP riil/ per kapita secara Islami sebagai indikator kesejahteraan suatu negara dan selayaknya dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:
Umunya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP tidak mencerminkan kondisi riil pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, tidak tercakup dalam GNP. Dalam konsep tersebut seharusnya mampu menggambarkan dan mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita secara riil. GNP juga tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Di samping itu, seharusnya konsep pendapatan nasional harus lebih memberi tekanan/ bobot terhadap produksi bahan kebutuhan pokok. Selama ini konsep pendapatan nasional memberi nilai yang sama antara bahan kebutuhan pokok dengan komoditas tersier lain jika nilai nominalnya sama.
a.       Pendapatan nasional harus mampu mengukur produksi di sektor pedesaan dan sektor riil. Tingkat produksi komoditas dalam subsistem pedesaan dan sektor riil begitu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengentaskan kemiskinan oleh pemerintah. Data tersebut dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut ekonomi riil dan ekonomi masyarakat pedesaan.
b.      Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islami. Pendapatan per kapita yang yang ada selama ini tidak menyediakan data yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Oleh karena itu sungguh menarik tentang apa yang telah dinyatakan dalam konsep measures for economic welfare oleh akademisi barat yang menyatakan bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung dari seleruh kegiatan ekonomi yang sebenarnya bergantung pada tingkat konsumsinya. Karena sesungguhnya konsep ini memberikan petunjuk-petunujuk berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami.
c.       Konsep tersebut menggunakan 6 kategori yang lebih kompleks dalam pendekatannya, antara lain; (1) belanja untuk keperluan publik (public expenditure), (2) belanja rumah tangga (durable goods consumption), (3) memperkirkan kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan (loss of welfare due to pollution, urbanization and congestion) (4) memperkirakan nilai jenis barang-barang tahan lama yang dikonsumsi selama satu tahun (value of durable actually consumed during the year), (5) memperkirakan nilai pekerjaan yang dilakukan sendiri, yang tidak melalui transaksi pasar (value of non-market services), dan (6) memperkirakan dari nilai rekreasi (value of leisure).
Selanjutnya, keenam kategori tersebut diimplementasikan dalam persamaan matematis sebagai berikut:
MEW = public expenditure – durable goods consumption – loss of welfare due to pollution, urbanization and congestion + value of durable actually consumed during the year + value of non-market services + value of leisure.

d.      Pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Di negara muslim, jumlah dan kisaran dari kegiatan dan transaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebajikan memiliki peranan penting. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari kegiatan ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bahkan produktif dalam masyarakat melalui zakat, infak dan shadaqah.
Di samping aspek material tersebut, secara singkat, satu elemen fundamental yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah merupakan kesejahteraan yang hakiki, dimana komponen rohaniah/ spiritual dan material hadir secara seimbang dan saling melengkapi. Dan pada intinya, ekonomi islam mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam. Maka dari itu, selain memasukkan unsur falah, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Jual Beli Saham

Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Jual Beli Saham

Friday, May 10, 2013 Add Comment

Hasil gambar

Dalam dunia fiqih kontemporer semua ulama’ sepakat bahwa jual beli saham di pasar modal adalah haram, jika saham emiten yang diperjualbelikan adalam saham emiten yang bergerak di bidang usaha yang haram. Namun para ulama’ berbeda pendapat mengenai  jual-beli saham emiten yang bergerak di bidang usaha yang halal dengan berbagai perspektif dan argumentasi seperti dikutip dalam buku Amir Machmud dan Rukmana berikut ini:
Menurut Syahatah dan Fayyadh, “Menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar‘i. Dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.” Namun Taqiyuddin an-Nabhani (2004), Yusuf as-Sabatin (Ibid., hlm. 109) dan Ali as-Salus (Mawsû‘ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu‘âshirah, hlm. 465). Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha (PT) yang sesungguhnya tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami (syirkah islâmiyah) atau tidak.” [1]
Namun demikian, meski beberapa ulama’ menyatakan pendapatnya, tentu taqlid bukan suatu pilihan yang tepat, oleh karena itu wajib hukumnya berijtihad untuk mendekati hukum jual beli saham yang lebih tepat. Aspek mendasar yang harus dicermati yakni secara umum semua aktivitas jual beli pada dasarnya hukumnya halal sesuai dalil-dalil yang menunjukkan halalnya jual beli, seperti dalam surat al-baqarah ayat 275. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli telah dihalalkan oleh Allah, namun apakah aktivitas jual beli saham dengan segala mekanisme yang diterapkan oleh Bapepam sudah sesuai dengan kaidah dan aturan syariat.
Merujuk kembali kepada konsep dasar muamalah bahwa setiap aktivitas muamalah manusia adalah mubah (boleh) sebelum didapat dalil yang berkata berbeda (al-ashlu fil muamalah al ibahah illa ma dalla ad-dalilu ‘ala khilafihi), maka jual beli saham perlu dihadapkan kepada dalil-dalil lain yang menerangkan secara umum muamalah manusia yang mungkin akan berkaitan tentang jual beli baik dari segi rukun dan syarat  jual beli.
Aspek pertama ialah substansi saham sebagai barang yang diperjualbelikan (ma’qud ‘alaih), yakni saham adalah tanda penyertaan modal atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam definisi tersebut dapat dipahami bahwa saham merupakan tanda/ surat (berupa secarik kertas) penyertaan kepemilikan atau modal seseorang atas suatu badan usaha. Namun dalam pengertian lain saham didefinisikan sebagai satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa saham adalah sebuah instrumen keuangan dari sebuah perusahaan yang menjadi satuan nilai kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Oleh karena itu jika ditarik suatu benang merah diantara kedua definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa saham adalah bukti kepemilikan berupa penyertaan modal sesorang atas suatu perusahaan (badan usaha). Dengan demikian, layaklah aktivitas jual beli saham dapat diqiyaskan sebagai jual beli modal atas suatu perusahaan.
Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa tujuan utama dari suatu perusahaan yang ingin menjual beberapa sahamnya dilantai bursa ialah memperoleh dana besar untuk ekspansi atau perluasan usaha, memperbaiki strukutur modal, meningkatkan investasi di anak perusahaan, melunasi sebagian utang dan menambah modal kerja.[2] Dari penjelasan tersebut, maka jual beli saham dapat diartikan sebagai jual beli modal antara perusahaan dan investor. Jika demikian, bagaimana hukumnya jika jual beli saham dipersamakan sebagai jual beli modal? maka hukumnya ialah boleh.
Namun jika saham diartikan sebagai sebuah bentuk instrumen syirkah dalam suatu bisnis, apakah hukumnya halal juga? Meski syirkah adalah suatu muamalah yang dihalalkan dalam islam, apakah syirkah bisa dipindahtangankan melalui jual beli. Dalam buku Investasi pada pasar modal syariah diungkapkan bahwa secara praktis instrumen saham belum diperjualbelikan pada masa Rasulullah karena yang dikenal hanyalah jual beli komoditas secara riil. Pada masa itu belum dipresentasikan saham sebagai instrumen pengakuan perusahaan dalam bentuk syirkah. Dengan demikian bukti kepemilikan atau jual beli aset hanya melalui jual beli biasa dengan mekanisme pasar riil. Oleh karena tidak ada nash yang menyebut secara jelas hukum saham, maka beberapa ulama’ mengutarakan beberapa pendapatnya meski terjadi khilafiyah di antara mereka. Namun pendapat yang paling kuat di antara mereka ialah pendapat yang memperbolehkan jual beli saham karena sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham menjadi cerminan kepemilikan atas aset tertentu. [3]
Aspek kedua tentang regulasi Bapepam mengenai mekanisme jual beli saham di pasar modal apakah sudah bisa mengakomodir ketentuan syariah tentang rukun dan syarat jual beli. Kondisi yang paling disoroti oleh para cendekiawan muslim ialah transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara tidak kontan dan bisa dipindahtangankan sebelum terjadi serah terima saham baik dalam pasar modal konvensional maupun syariah .
Hal ini menimbulkan interpretasi hukum, perlu diketahui bahwa dalam pasar modal, transaksi berjangka diberlakukan sesuai tingkat keperluan dan transaksi jual beli. Namun transaksi dalam bursa bukanlah jual beli as-Salm yang dibolehkan dalam syari'at Islam, karena keduanya berbeda dalam dua hal:
1)      Dalam bursa saham, harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi. Namun ditangguhkan pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. Sementara dalam jual beli as-Salm harga barang harus dibayar terlebih dahulu dalam transaksi dan diserahterimakan sesuai kaidah jual beli.
2)      Dalam pasar bursa barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat dalam kepemilikan penjual pertama. Tujuannya tidak lain hanyalah tetap memegang barang itu atau menjualnya dengan harga maksimal kepada para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan, secara spekulatif melihat untung ruginya. Persis seperti perjudian. Padahal dalam jual beli as-Salm tidak boleh menjual barang sebelum diterima. [4]
Maka dalam kondisi seperti itu, tentu saja syarat luzum dalam jual beli tidak terpenuhi.
Selain itu, meski terdapat aqidain yang jelas dalam jual beli saham baik syariah maupun konvensional dalam pasar modal, namun masih terdapat sebuah kondisi yang tidak bisa menjelaskan terjadinya ijab dan qabul antara pihak penjual dan pembeli saham. Hal ini yang kemudian disoroti oleh Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as-Sabatin dan Ali as-Salus di atas. Karena ijab dan Qabul adalah rukun dalam jual beli yang tidak ditinggalkan.
Aspek ketiga, meski Dewan Syariah Nasional MUI yang mengeluarkan fatwa tentang Saham syariah masih ada beberapa hal yang patut dipertanyakan karena mampu menghilangkan konsep syariah dalam jual beli saham syariah, antara lain:
Pertama, meski DSN mengeluarkan fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 yang mengatur tentang larangan tindakan spekulatif dan jual beli sesuai prinsip syariah dalam pasar modal, namun ketentuan tersebut tidak bisa mengikat para stakeholder. Tentu saja, tindakan spekulatif para investor tidak akan bedanya dengan jual beli uang dan juga judi. Jika demikian tentu saja hukumnya tidak boleh. 


يَأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S al-Maidah ayat 90)
Sebagai contoh biasanya, pertama kali yang dilakukan oleh investor adalah membeli saham dan kemudian menjualnya dengan jual kosong (short selling). Dalam aktivitas ini yang terjadi adalah kebalikannya. Cara ini memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari penurunan harga saham. Pertama, saham dijual kemudian dibeli kembali dengan cara investor meminjam suatu saham dari broker dan menjualnya. Selanjutnya, short-seller harus membeli saham yang sama untuk menggantikan saham yang telah dipinjam. Kegiatan ini disebut mengganti posisi kosong (covering short positiion).[5] Kondisi ini akan bertahan terus menerus dalam jual beli saham secara spekulatif sebelum investor mendapatkan untung yang diharapkan terutama di pasar sekunder dan sebelum pasar ditutup.
Kedua, meski terdapat suatu ketentuan tentang usaha yang dijalankan oleh emiten tidak bertentangan dengan syariah Islam yakni, aktivitas bisnis utama (Core Business) yang halal dan tidak bertentangan dengan substansi fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 yang telah disebutkan di atas. Namun terdapat dua ketentuan yang cukup kontroversial, pertama Rasio Hutang Ribawi emiten dibandingkan dengan total ekuitas (Debt Equity Rasio) emitem syariah tidak lebih dari 82%. Peraturan selanjutnya, kontribusi pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total seluruh pendapatan tidak lebih dari 10%.[6]
Maka dari ketentuan Rasio utang dan pendapatan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah jual beli saham perusahaan yang mempunyai hutang ribawi maksimal 82% dari todal ekuitas dan pendapatan non halal sebesar 10% dari seluruh total pendapatan bisa dikatakan syariah? Tentu jawabnya belum, karena jika merujuk kepada setiap barang yang diperjualbelikan harus halal secara dhohir maka kondisi tersebut berbanding terbalik.
Seharusnya kondisi Syarat Rasio utang Ribawi dan pendapatan non halal  adalah 0%, karena dalil-dalil yang menyatakan tentang riba dan larangan menerima pendapatan ribawi dan non halal sudah jelas.



يَأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ لاَتَأْ كُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَا عَفَه  وَاتّقُوااللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imron 130)
Dengan kondisi syarat rasio tersebut maka jual beli saham emiten yang demikian hukumnya sama halnya dengan jual beli barang bathil dan hukumnya haram.



[1] Amir Machmud dan Rukmana. Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia.  Jakarta. Erlangga. 2010. hlm. 38
[2] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op Cit. hlm. 79
[3] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal Syariah, edisi Revisi, Jakarta. Kencana, 2007. hlm. 66
[4] http://ahlussunnah.info/artikel-ke-73-bursa-saham-dalam-perspektif-islam
[5] www.wikipedia.com
[6] Bimahyudi Umayyah. Pasar Modal Syariah (Kebijakan Pengembangan). Disampaikan dalam Seminar Nasional “Quovadis Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia”. Forshei IAIN Walisongo Semarang, 9 April 2011